PONTIANAK POST - Pengamat penerbangan, Alvin Lie, meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan segera mengambil keputusan di tengah lonjakan harga avtur sebagai dampak konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, keputusan tersebut penting agar kerugian maskapai penerbangan tidak semakin membesar. Ia memperkirakan maskapai dapat mengalami kerugian hingga miliaran rupiah per hari akibat kenaikan biaya bahan bakar.
“Harus ada keputusan dari Kemenhub, paling lambat besok (hari ini). Kedua, keputusan itu harus segera berlaku,” kata Alvin Lie kepada JawaPos.com, dikutip Jumat (3/4).
Permintaan ini disampaikan karena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebelumnya telah melakukan pembahasan terkait solusi atas kenaikan harga avtur. Dari forum yang diikutinya, pembahasan mengarah pada kemungkinan kenaikan fuel surcharge dan tarif batas atas (TBA).
Baca Juga: Paskah di Bawah Bayang Gempa: Sehari 422 Gempa Susulan, Plafon Gereja Runtuh Jelang Misa
Namun, menurut Alvin, dalam waktu dekat langkah yang paling memungkinkan adalah penyesuaian fuel surcharge. Sementara itu, pemerintah dapat terus membahas penyesuaian tarif batas atas.
“Target saya dalam bulan ini tarif batas atas juga dibenahi, sehingga paling lambat akhir bulan sudah ada perubahan,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar kebijakan fuel surcharge maupun tarif batas atas dibuat lebih sistematis sehingga mampu merespons perubahan harga avtur secara cepat.
“Ketika harga avtur naik, fuel surcharge bisa otomatis naik dalam persentase tertentu. Sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun dan harga avtur ikut turun, fuel surcharge juga harus segera turun. Jangan saat naik cepat direspons, tetapi ketika turun penyesuaiannya lambat,” ujarnya.
Meski demikian, Alvin menegaskan kebijakan tersebut harus tetap adil bagi konsumen. Pemerintah perlu memastikan aturan yang dibuat tidak membuka celah bagi maskapai untuk mengambil keuntungan berlebihan.
Baca Juga: Kebijakan WFH Jumat bagi ASN Dikritik, Dinilai Berpotensi Jadi Celah Liburan Panjang
Ia menekankan keputusan pemerintah menjadi faktor kunci. Tanpa kebijakan yang jelas, maskapai berisiko menghentikan operasional atau menaikkan harga tiket secara sepihak.
“Kementerian Perhubungan harus segera membuat keputusan, kalau bisa hari ini. Jangan menunggu lagi karena maskapai sudah tidak mampu bertahan,” kata Alvin.
“Jika tidak ada keputusan, pilihannya maskapai menghentikan operasi atau menaikkan harga tiket sesuka hati. Itu tentu tidak baik dan menunjukkan pemerintah tidak mampu mengatur,” pungkasnya. (jpc)
Editor : Hanif