PONTIANAK POST – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Idulfitri 2026. Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri.
Dalam forum tersebut, Syarif menegaskan bahwa evaluasi tahunan ini penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih berulang, terutama terkait infrastruktur jalan dan manajemen transportasi.
Salah satu sorotan utama adalah kondisi ruas tol yang dinilai belum optimal, khususnya di jalur strategis seperti Tol Cipali. Ia mengungkapkan adanya keluhan pemudik yang mengalami perjalanan sangat lama akibat kerusakan jalan.
Baca Juga: Bupati Ketapang Temui Badan Keahlian DPR RI, Dorong Usulan Tiga DOB Segera Dibahas
“Ada yang dari Brebes ke Jakarta sampai 10 jam. Ini tentu tidak normal. Ternyata di beberapa titik ruas tol, seperti Cipali, masih terdapat kerusakan dan lubang yang menghambat kelancaran kendaraan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pengelola jalan tol dalam memastikan kualitas infrastruktur, padahal masyarakat telah membayar untuk layanan tersebut.
Selain faktor infrastruktur, Syarif juga menyoroti kepadatan di rest area yang berkontribusi pada kemacetan.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Beri Masukan Strategis RUU Satu Data Indonesia Saat Kunker Baleg DPR RI
Ia mendorong adanya pengaturan durasi istirahat bagi pengguna jalan guna mengurangi penumpukan kendaraan.
“Perlu ada pengaturan waktu istirahat, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan terlalu lama di rest area,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai lonjakan volume kendaraan setiap tahun harus diantisipasi dengan kebijakan strategis, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum.
“Dengan semakin terjangkaunya kendaraan, termasuk kendaraan listrik, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Ini harus diimbangi dengan peningkatan angkutan umum dan kajian kapasitas jalan,” jelasnya.
Di sektor transportasi laut, Syarif menekankan pentingnya disiplin dalam penerapan standar keselamatan. Ia mengingatkan bahwa data cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika seharusnya menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan operasional pelayaran.
“Kalau gelombang tinggi dan kapal tidak memenuhi standar, jangan diizinkan berlayar. Kita sudah punya teknologi untuk memprediksi cuaca, tinggal kedisiplinan dalam menjalankan aturan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya budaya kepatuhan terhadap aturan di lapangan. Menurutnya, banyak pihak masih bertindak berdasarkan pengawasan, bukan kesadaran.
“Kita ini kadang bukan patuh terhadap hukum, tapi takut terhadap hukum. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Syarif turut mencontohkan kondisi di Kalimantan Barat, di mana kemacetan parah terjadi di titik-titik tertentu seperti Jembatan Kapuas I. Ia mengaku sempat mengalami kemacetan hingga tiga jam hanya untuk menempuh jarak sekitar 300 meter.
Baca Juga: DPRD Pontianak Minta Dukungan Komisi V DPR RI Percepat Proposal Perbaikan Dermaga Feri
“Kapasitas infrastruktur kita tidak sebanding dengan volume kendaraan. Ini harus menjadi perhatian serius ke depan,” kata Ketua DPW Nasdem Kalbar ini.
Ia berharap hasil evaluasi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, manajemen lalu lintas, serta keselamatan transportasi secara menyeluruh.
“Evaluasi ini bukan hanya rutinitas, tapi harus menjadi dasar perbaikan agar mudik ke depan lebih aman, nyaman, dan lancar,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair