PONTIANAK POST - Saat harga gas melonjak, dapur-dapur rumah tangga mulai berubah arah—mencari yang lebih murah, meski risikonya membebani negara.
Kenaikan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram memicu pergeseran konsumsi ke tabung subsidi 3 kilogram atau “melon”.
Dampaknya, daya beli kelas menengah tertekan dan konsumsi rumah tangga terancam melambat.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut tekanan ini akan langsung terasa di berbagai sektor.
Mulai dari restoran, hotel, pariwisata, hingga industri makanan dan minuman.
“Efeknya konsumsi rumah tangga melemah karena inflasi energi merembet ke harga makanan dan minuman,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat kini akan lebih selektif dalam belanja.
Kebutuhan pokok diprioritaskan, sementara pengeluaran sekunder seperti makan di luar mulai ditunda.
Bhima juga mengingatkan potensi perpindahan ke LPG subsidi akan meningkat.
“Kelompok menengah ke bawah bisa masuk ke LPG melon karena selisih harga terlalu lebar,” katanya.
Jika itu terjadi, beban subsidi pemerintah berpotensi membengkak.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi untuk menjaga daya beli.
Di antaranya penurunan PPN hingga bantuan subsidi upah sementara.
“Inflasi ini sifatnya lengket. Meski harga minyak turun, harga LPG belum tentu ikut turun cepat,” jelasnya.
Dampak perlambatan konsumsi diperkirakan mulai terasa pada kuartal II 2026.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan di bawah 4,7 persen.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai disparitas harga LPG saat ini terlalu tinggi.
Per kilogram, harga LPG nonsubsidi hampir tiga kali lipat dibanding tabung subsidi.
“Ini mendorong orang berpindah ke opsi yang lebih murah,” ujarnya.
Fenomena ini dinilai berpotensi memperbesar kebocoran subsidi.
Sejak awal, LPG 3 kilogram kerap dinikmati kelompok yang bukan sasaran.
Dari sisi dunia usaha, tekanan juga kian terasa.
Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut kenaikan harga LPG memberatkan pelaku usaha.
Terutama sektor yang bergantung pada LPG seperti kuliner, katering, hingga UMKM.
“Ruang menaikkan harga jual terbatas karena daya beli masyarakat masih rendah,” katanya.
Akibatnya, margin usaha tertekan dan risiko perlambatan ekonomi meningkat.
Apindo meminta pemerintah menjaga keseimbangan kebijakan agar biaya berusaha bisa ditekan.
Termasuk melalui efisiensi logistik, perizinan, dan akses energi alternatif.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar.
Corporate Secretary Robert Dumatubun menyebut produk ini memang ditujukan bagi masyarakat mampu.
Pengawasan distribusi LPG subsidi, lanjutnya, tetap dilakukan sesuai regulasi.
“APH juga bisa menindak jika ada penyalahgunaan seperti oplosan,” ujarnya.
Di sisi lain, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengaku menerima banyak keluhan masyarakat.
Ketua BPKN Mufti Mubarok menilai kenaikan harga energi berpotensi memicu efek berantai.
“Kenaikan ini bisa mendorong biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok ikut naik,” katanya.
Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan dan menjaga transparansi harga. (jpc)
Infografis – Fakta Penting
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Dampak Utama | Peralihan ke LPG 3 kg (melon) |
| Selisih Harga | Hampir 3 kali lipat per kg |
| Pertumbuhan Konsumsi | Diproyeksi < 4,7% |
| Sektor Terdampak | Rumah tangga, UMKM, kuliner |
| Risiko | Kebocoran subsidi & beban APBN |
| Solusi Diusulkan | Subsidi upah, turunkan PPN |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro