PONTIANAK POST - Dari warna ruang sidang hingga jumlah pilar, detail demi detail Ibu Kota Nusantara disentuh langsung Presiden demi membentuk wajah kekuasaan baru Indonesia.
Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN memasuki fase krusial setelah desainnya dikoreksi dan disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Persetujuan itu menjadi titik awal dimulainya konstruksi dengan target rampung paling lambat 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, desain tersebut disusun setelah studi banding ke gedung parlemen di Mesir, Turki, dan India.
Empat alternatif desain disiapkan sebelum akhirnya dipilih dan disempurnakan langsung oleh presiden.
Sejumlah perubahan mencolok dilakukan, mulai dari tata taman, helipad, hingga desain penangkal petir.
Pada ruang sidang paripurna, warna interior diubah menjadi hijau yang terinspirasi dari referensi di Paris.
Untuk kompleks yudikatif, jumlah pilar gedung Mahkamah Agung direvisi menjadi lima sebagai simbol Pancasila.
Sementara desain gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tetap dipertahankan.
Presiden juga memberi perhatian pada detail kecil seperti desain lampu jalan yang dibuat lebih sederhana namun fungsional.
“Beliau sampai memikirkan lampunya,” ujar Basuki.
Kompleks legislatif dan yudikatif akan berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, mengapit Istana Negara.
Lahan kawasan legislatif mencapai 41,81 hektare, sementara yudikatif 15,5 hektare.
Gedung sidang paripurna dirancang menampung 1.579 orang dengan luas bangunan 53.834 meter persegi dan tinggi 4–6 lantai.
Anggaran pembangunan kawasan legislatif mencapai Rp8,5 triliun, sedangkan kawasan yudikatif sekitar Rp3,1 triliun.
Basuki menyebut filosofi bangunan parlemen mencerminkan ketegasan, kelurusan, dan kewibawaan dalam mengelola negara.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani meyakini IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat politik nasional pada 2028.
Menurutnya, kehadiran gedung legislatif dan yudikatif akan melengkapi fungsi pemerintahan yang selama ini didominasi eksekutif.
“Geografis dan kontur lokasinya sangat bagus, sehingga nantinya gedung MPR akan terlihat megah dan menggambarkan keindonesiaan yang kokoh,” ujarnya.
Perubahan desain ini bukan sekadar estetika, tetapi upaya membangun simbol baru kekuasaan negara yang lebih terintegrasi dan berwibawa. (jpc)
Infografis – Fakta Penting
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Target Operasional | 2028 |
| Kapasitas Gedung Paripurna | 1.579 orang |
| Luas Bangunan | 53.834 m² |
| Lahan Legislatif | 41,81 hektare |
| Lahan Yudikatif | 15,5 hektare |
| Anggaran | Rp8,5 T (legislatif), Rp3,1 T (yudikatif) |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro