Pakar Pertanyakan Pembangunan PLTN di Kalbar: Listrik Surplus 693 MW hingga Potensi Energi Alternatif Lain Berlimpah

Aristono Edi Kiswantoro • Dipublikasikan Kamis, 23 April 2026 | 03:52 WIB
Ilustrasi nuklir di Kalimantan Barat
Ilustrasi nuklir di Kalimantan Barat

 

PONTIANAK POST – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat menuai kritik dari kalangan akademisi.

Sejumlah pakar menilai proyek tersebut belum realistis dan tidak mendesak untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah.

Yanuar Zulardiansyah Arief, pakar teknik elektro dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), menegaskan bahwa PLTN bukan solusi terbaik bagi Kalbar dalam jangka menengah.

Yanuar Zulardiansyah Arief (Unimas)
Yanuar Zulardiansyah Arief (Unimas)

“Rencana pembangunan PLTN ini tidak realistis atau bukan solusi terbaik bagi Kalbar, khususnya untuk mengatasi kebutuhan listrik di masa depan,” ujarnya, kepada Pontianak Post belum lama ini.

 

Surplus Listrik Masih Tersedia

Ia menjelaskan, kondisi kelistrikan di Kalbar saat ini masih dalam posisi surplus.

Beban puncak tercatat sekitar 552 megawatt (MW), sementara kapasitas pembangkit mencapai sekitar 693 MW.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan listrik dinilai masih dapat dipenuhi melalui optimalisasi pembangkit yang ada serta pengembangan energi lain.

 

Energi Terbarukan Dinilai Lebih Efisien

Menurutnya, peningkatan kapasitas listrik ke depan dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti PLTU, PLTA, hingga energi terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, dan bioenergi.

Ia mencontohkan proyek PLTA Kayan di Kalimantan Utara dengan kapasitas hingga 9.000 MW yang berpotensi memasok listrik ke seluruh Kalimantan melalui jaringan interkoneksi.

Jika dibandingkan, kapasitas PLTN tipe small modular reactor (SMR) hanya sekitar 250 MW, dengan biaya produksi listrik yang jauh lebih tinggi.

 

Biaya Tinggi dan Risiko Besar

Biaya pokok produksi listrik PLTN SMR diperkirakan mencapai USD 15–19 sen per kWh.

Angka ini lebih mahal dibandingkan PLTA (sekitar USD 8 sen/kWh), PLTS (USD 7,5 sen/kWh), hingga PLTB (USD 3–8 sen/kWh).

Selain itu, pembangunan PLTN juga memerlukan investasi besar, termasuk pengelolaan limbah radioaktif dan biaya pembongkaran fasilitas (decommissioning) yang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar AS.

 

Tantangan Sosial dan SDM

Dari sisi sosial, pro dan kontra di masyarakat dinilai masih kuat.

Hal ini berpotensi memicu konflik dan memperlambat pembangunan.

Sementara itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan.

 Ia menilai Kalbar belum memiliki tenaga ahli yang memadai untuk mengelola teknologi PLTN secara mandiri.

 

Alternatif dari Negara Tetangga

Sebagai perbandingan, Sarawak di Malaysia lebih mengandalkan pembangkit listrik tenaga air, seperti PLTA Bakun berkapasitas sekitar 2.400 MW, yang bahkan mampu mengekspor listrik ke Kalbar.

 

Jangan Ikut-ikutan

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak membangun PLTN hanya karena mengikuti tren global.

“Jangan sampai kita hanya karena merasa tertinggal, padahal banyak negara justru beralih ke energi terbarukan,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia, termasuk Kalbar, memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah dan lebih layak dikembangkan untuk masa depan. (mrd)

 


INFOGRAFIS

PLTN di Kalbar: Perlu atau Tidak?

Aspek PLTN (SMR) Energi Alternatif (PLTA/PLTS/PLTB)
⚡ Kapasitas ±250 MW Hingga 9.000 MW (PLTA Kayan)
💰 Biaya Produksi USD 15–19 sen/kWh USD 3–8 sen/kWh
🔧 Waktu Pembangunan Lama (10+ tahun) Lebih cepat
⚠️ Risiko Tinggi (limbah, bencana, sosial) Lebih rendah
👷 SDM Terbatas di Kalbar Lebih siap
🌱 Lingkungan Limbah radioaktif Lebih ramah lingkungan
🔌 Kondisi Saat Ini Belum mendesak Bisa langsung dikembangkan

 

KONDISI LISTRIK KALBAR

Indikator Data
Beban Puncak 552 MW
Kapasitas Pembangkit 693 MW
Status Surplus ±141 MW

 

3 ALASAN UTAMA PLTN DIPERTANYAKAN

No Alasan Penjelasan Singkat
1 Surplus Listrik Kebutuhan masih tercukupi
2 Biaya Mahal Lebih tinggi dari energi terbarukan
3 Risiko Tinggi Limbah, sosial, dan kesiapan 

Kalbar masih surplus listrik. Dengan biaya tinggi dan risiko besar, PLTN dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dibanding energi terbarukan.


 

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
pakar nuklir risiko biaya pltn