PONTIANAK POST - Pemerintah merencanakan pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi logistik yang lebih efisien.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan matang lintas kementerian.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan sekaligus menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Sentuh Level Terlemah, BI Intervensi di Tengah Tekanan Global dan Geopolitik
Menurut AHY, komite tersebut penting agar pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil wilayah, mengingat Kalimantan hingga kini belum memiliki jaringan kereta api aktif—dengan panjang jalur masih nol kilometer.
Padahal, Kalimantan memiliki potensi besar, terutama di sektor sumber daya alam seperti mineral dan hasil hutan, yang membutuhkan dukungan transportasi massal berbiaya rendah.
“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” katanya.
Selain membuka konektivitas antarprovinsi dari utara hingga barat Kalimantan, keberadaan kereta api juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang selama ini bergantung pada jalur darat dan sungai.
Dorongan pembangunan ini juga datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan jaringan kereta api di Kalimantan akan difokuskan tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan.
Baca Juga: Hindari Drama di WhatsApp Group Toxic dengan Etika Komunikasi yang Tepat
“Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” ujar Prabowo pada November tahun lalu.
Butuh Anggaran Besar
Secara nasional, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembangunan baru dan reaktivasi rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan.
Jika dibagi dalam kurun waktu 20 tahun, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun per tahun. Namun, pemerintah menegaskan angka tersebut masih bersifat awal dan akan disesuaikan dengan kondisi geografis serta kebutuhan wilayah.
Kebutuhan pengembangan rel di luar Jawa memang masih besar. Di Sumatra, panjang jalur eksisting sekitar 1.871 kilometer, namun masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer. Sementara di Sulawesi, jalur yang tersedia baru sekitar 109 kilometer dan masih membutuhkan lebih dari 3.000 kilometer tambahan.
Khusus di Kalimantan, kebutuhan minimal pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer—angka yang mencerminkan besarnya kesenjangan infrastruktur transportasi di pulau tersebut.
Baca Juga: Zarco Kejar Tiga Gelar Suzuka 8 Hours Beruntun, Siap Gaspol di Tengah Jadwal Padat MotoGP 2026
Meski demikian, pembangunan tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah akan memulai dari proyek prioritas atau quick wins sebagai tahap awal, sembari menyiapkan skema pembiayaan yang melibatkan APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga investasi swasta dan luar negeri.
Inovasi Konstruksi
Di sisi lain, dukungan teknologi juga mulai disiapkan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan berbagai inovasi perkeretaapian, mulai dari sistem pemantauan jembatan hingga material bantalan rel berbasis karet untuk meningkatkan keselamatan operasional.
Kepala BRIN, Arif Satria, menyebut riset tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga kelembagaan, operasional, dan integrasi sistem transportasi.
“Ini bisa menjadi salah satu aspek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun industri kereta api,” ujarnya.
Menariknya, gagasan pembangunan kereta api di Kalimantan sebenarnya bukan hal baru. Kementerian Perhubungan sejak 2019 telah menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan jaringan hingga 2030. Dalam kajian tersebut, dirancang berbagai lintas strategis yang menghubungkan antarkota, kawasan sumber daya alam dengan pelabuhan, hingga koneksi ke bandara.
Baca Juga: Indonesia Amankan 150 Juta Barel Impor Minyak Rusia dengan Harga Khusus
Beberapa rute yang pernah dipetakan antara lain jalur Pontianak–Mempawah–Singkawang hingga perbatasan negara, Balikpapan–Samarinda, serta jaringan yang menghubungkan kawasan produksi dengan pelabuhan di Banjarmasin dan Balikpapan. Selain itu, juga direncanakan konektivitas menuju bandara seperti Supadio di Kalimantan Barat.
Kajian tersebut bahkan memperkirakan kebutuhan angkutan penumpang mencapai 6 juta orang per tahun dan angkutan barang hingga 25 juta ton per tahun pada 2030, lengkap dengan kebutuhan ratusan lokomotif dan ribuan gerbong. Artinya, rencana besar yang kini kembali didorong pemerintah merupakan kelanjutan dari blueprint lama yang belum sempat terealisasi. (ant/ars)
Editor : Hanif