PONTIANAK POST – Perwakilan The Asia Foundation di Indonesia, Hana Satriyo, menegaskan krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan, akses, partisipasi, dan kepemimpinan, dengan perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak sekaligus berada di garis depan dalam menghadirkan solusi.
“Krisis iklim tidak dirasakan secara setara, dan perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak. Namun di sisi lain, perempuan juga berada di garis depan dalam menjaga lingkungan dan membangun solusi berbasis komunitas,” ujarnya dalam talkshow bertema “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” di Aula Bungur Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Rabu (22/4).
Menurut Hana, pengalaman perempuan di tingkat lokal perlu diangkat menjadi pengetahuan publik sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memperkuat agenda keadilan iklim yang inklusif. “Kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim bukan agenda tambahan, tetapi bagian penting untuk menghadirkan perubahan nyata,” katanya.
Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindi, menambahkan praktik di lapangan menunjukkan peran perempuan sangat dominan dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.
Baca Juga: Minyak Kelapa Bukan Sekadar Lemak Ini Khasiatnya untuk Rambut dan Kulit
Ia menyebutkan, di Desa Kalibandung, pengelolaan hutan desa seluas 7.255 hektare melibatkan delapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan sekitar 90 persen anggotanya perempuan.
“Keterlibatan perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi faktor utama keberhasilan. Bahkan ada kelompok yang seluruh anggotanya perempuan,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan diri perempuan awalnya menjadi tantangan, namun setelah diberikan ruang dan pendampingan, mereka mampu menjadi penggerak utama dalam menjaga hutan dan mengelola sumber daya.
Selain itu, pendampingan juga dilakukan di Desa Sungai Deras dengan luas perhutanan sosial sekitar 527 hektare yang memiliki fungsi penting sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar.
“Kalau tidak dipertahankan, sumber air akan terdegradasi. Peran masyarakat, terutama perempuan, sangat penting dalam menjaga kawasan tersebut,” katanya.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Farah Diba, menyebut kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam penanganan perubahan iklim, kemitraan, dan pengentasan kemiskinan.
“Masyarakat yang sejahtera akan ikut menjaga hutan. Karena itu, penguatan peran perempuan dalam aksi iklim menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia berharap praktik dari Desa Kalibandung dan Sungai Deras dapat menjadi inspirasi, khususnya bagi mahasiswa, dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Baca Juga: iPhone 18 Pro Punya Kamera Bisa Buka Tutup Seperti DSLR, Ini Penjelasan Apple
Dalam sesi yang sama, perempuan penggerak dari tingkat desa turut berbagi pengalaman sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi krisis iklim.
Siti Latifah dari Desa Sungai Deras menceritakan keterlibatan perempuan di desanya dimulai dari pendampingan sejak 2024 hingga izin perhutanan sosial terbit pada 2025. Ia menyebut hutan desa seluas sekitar 572 hektare menjadi kawasan lindung sekaligus sumber utama air bersih bagi masyarakat. “Perempuan banyak terlibat, mulai dari pengolahan sampai pengelolaan kelompok,” ujarnya.
Selain menjaga hutan, perempuan juga mengelola hasil hutan bukan kayu, seperti pengolahan ikan nila menjadi abon dan kerupuk tulang ikan, serta pengolahan kelapa menjadi minyak goreng dan serundeng.
Ia juga mengaku terlibat langsung dalam patroli hutan bersama kelompoknya, termasuk menjangkau kawasan pegunungan untuk memantau kondisi hutan. “Kami ikut patroli, naik ke kawasan gunung, melihat langsung kondisi hutan. Itu pengalaman yang sangat berharga,” katanya.
Sementara itu, Nini Andriani dari Desa Kalibandung menyampaikan bahwa perempuan menjadi aktor utama dalam pengelolaan perhutanan sosial di wilayahnya. “Hampir 90 persen yang terlibat dalam pengelolaan ini adalah perempuan,” ujarnya.
Baca Juga: Jangan Biarkan Kosong Area Bawah Tangga Bisa Jadi Ruang Multifungsi
Ia menjelaskan, masyarakat mengelola berbagai komoditas seperti jahe, beras merah, nanas, pisang, kopi liberika, hingga kerajinan anyaman dari rotan dan bahan alami lainnya.
Selain mengelola usaha, perempuan juga aktif dalam patroli dan monitoring kawasan hutan yang rentan terhadap kebakaran dan penebangan liar. “Kami jalan jauh untuk memastikan tidak ada kebakaran atau aktivitas ilegal,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan alat produksi dan permodalan yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Harapan kami ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain agar pengelolaan ini bisa terus berkembang,” katanya.
Usai talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Fakultas Kehutanan dan JARI Indonesia Borneo Barat sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. (mse)
Editor : Hanif