PONTIANAK POST - Jutaan sarjana lulus tiap tahun, namun tak semua menemukan pekerjaan—pemerintah kini mendorong langkah tegas: prodi yang tak relevan harus ditutup.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meminta perguruan tinggi mengevaluasi program studi.
Bahkan, prodi yang dinilai tidak lagi sesuai kebutuhan industri diminta untuk dipilah hingga ditutup.
Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan langkah ini demi meningkatkan relevansi lulusan.
“Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansi,” ujarnya dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali.
Setiap tahun, perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa.
Sebanyak 1,7 juta di antaranya merupakan sarjana.
Namun, tidak semua terserap di dunia kerja.
Ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri menjadi persoalan utama.
Kondisi ini diperparah oleh gejala deindustrialisasi dini.
Akibatnya, banyak lulusan kesulitan memasuki pasar kerja.
Pemerintah pun mendorong penguatan industri strategis sebagai solusi.
Delapan sektor prioritas meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Perguruan tinggi diminta menyesuaikan program studi dengan kebutuhan sektor tersebut.
Badri menilai selama ini banyak kampus membuka prodi berdasarkan tren.
Strategi market driven ini justru memicu kelebihan lulusan di bidang tertentu.
Ia mencontohkan potensi kelebihan dokter pada 2028 jika tidak dikendalikan.
Masalah serupa terjadi di sektor pendidikan.
Setiap tahun, jurusan keguruan meluluskan sekitar 490.000 orang.
Padahal kebutuhan guru hanya sekitar 20.000 per tahun.
Sisanya berpotensi menjadi pengangguran terdidik.
“Kalau ini dibiarkan, akan terjadi kelebihan suplai dan ketidakseimbangan distribusi,” kata Badri.
Pemerintah kini mendorong perubahan strategi menjadi market driving.
Artinya, kampus tidak sekadar mengikuti pasar, tetapi turut membentuk kebutuhan masa depan.
Pengembangan prodi baru yang relevan dengan industri strategis menjadi prioritas.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan bonus demografi.
Agar jutaan lulusan tidak hanya menumpuk ijazah, tetapi benar-benar terserap di dunia kerja. (ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro