PONTIANAK POST - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada pangan Indonesia merupakan fakta berbasis data kredibel yang diakui secara global, bukan sekadar klaim sepihak pemerintah.
“Itu bukan kata saya. Tolong teman-teman kita luruskan, itu bukan Kementerian Pertanian yang menyampaikan. Yang menyampaikan adalah BPS, FAO, dan United States Department of Agriculture,” tegas Mentan Amran.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speech pada Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS) di Four Points, Makassar, Sabtu (2/4/2026).
Di hadapan ratusan alumni dan tokoh nasional, Mentan Amran menekankan bahwa tantangan mewujudkan swasembada pangan merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kerja nyata dan terukur serta mengungkapkan bahwa target swasembada yang semula diproyeksikan dalam waktu empat tahun berhasil dipercepat menjadi satu tahun.
“Di mana Bapak Presiden targetkan swasembada empat tahun, alhamdulillah dalam waktu satu tahun kita capai,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan tiga lembaga tersebut menjadi bukti kuat bahwa capaian swasembada Indonesia tidak bisa diperdebatkan secara subjektif.
Mentan Amran menyoroti masih banyaknya kekeliruan dalam memahami konsep dasar pangan dengan menjelaskan bahwa istilah swasembada (self-sufficiency), ketahanan pangan (food security), hingga kedaulatan pangan memiliki makna berbeda dan tidak bisa disamakan.
Ia menegaskan bahwa secara internasional swasembada tidak berarti impor harus nol persen.
Melainkan mengacu pada standar FAO bahwa impor pangan pokok strategis tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.
“Nah ini kadang tidak paham. Swasembada pangan itu impor maksimal 10 persen, itu konsensus kita. Jadi kalau impor masih di bawah 10 persen, itu masih disebut swasembada,” jelasnya.
Mentan Amran kemudian membandingkan dengan konsep ketahanan pangan yang lebih luas, yakni kondisi ketika kebutuhan pangan terpenuhi baik dari produksi dalam negeri maupun impor.
“Ketahanan pangan itu impor maupun produksi dalam negeri, tapi cukup. Yang penting kebutuhan terpenuhi, itu ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang kedaulatan pangan sebagai kemampuan negara mengelola sistem pangan secara mandiri.
“Kadang orang tidak mengerti apa itu swasembada, apa itu food security, apa itu food sovereignty. Ini yang harus diluruskan,” tegasnya.
Sebagai bukti konkret, Mentan Amran memaparkan capaian stok beras nasional yang disebutnya sebagai yang tertinggi sejak Indonesia berdiri, yakni mencapai 5 juta ton pada April 2026, serta membandingkannya dengan era Presiden Soeharto yang berada di kisaran 2,75 juta ton.
“Sejak kami lahir sampai 2026, ini yang tertinggi dan tidak bisa dibantah,” ujarnya.
“Ini nilainya Rp60 triliun dan diaudit oleh BPK. Kalau tidak benar, saya katakan dipenjara semua,” tegasnya.
Ia juga menyebut kinerja positif terlihat dari kesejahteraan petani dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir yang menandakan peningkatan daya beli dan pendapatan petani.
Selain itu, sektor pertanian mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif dengan PDB sektor pertanian pada 2025 tumbuh 5,74 persen atau tertinggi dalam 25 tahun terakhir sehingga menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Keberhasilan Indonesia mengendalikan impor turut berdampak luas terhadap pasar global, di mana penghentian impor beras dalam jumlah besar menyebabkan harga dunia turun signifikan dari 660 dolar menjadi 340 dolar atau dari sekitar Rp11.000 menjadi Rp5.700 per kilogram karena Indonesia merupakan importir terbesar dunia dengan volume mencapai 7 juta ton dalam dua tahun.
“Dari 660 dolar turun menjadi 340 dolar. Dari Rp11.000 menjadi Rp5.700 per kilo. Kenapa? Karena Indonesia importir terbesar dunia, 7 juta ton selama dua tahun,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan penghentian impor beras tersebut berdampak langsung pada 33 negara dan memengaruhi 176 negara lainnya secara global.
Di balik capaian tersebut, Mentan Amran mengungkap kerja keras intensif seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang berlangsung tanpa hari libur selama satu tahun dengan ritme kerja hingga dini hari dan disiplin tinggi dalam koordinasi.
“Tidak ada hari libur selama satu tahun. Kami rapat jam 2 subuh, jam 3 subuh. Kalau tidak angkat telepon, berakhir jabatannya,” ungkapnya.
Ia juga menceritakan momen saat Presiden meminta percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi satu tahun yang membuatnya sempat tertekan namun tetap berkomitmen menuntaskan target tersebut.
“Saya keringat dingin, tapi sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang,” katanya.
Mentan Amran kembali menegaskan bahwa swasembada bukan sekadar capaian angka, melainkan fondasi kedaulatan bangsa serta mengajak seluruh alumni UNHAS untuk menjaga soliditas dan berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat pangan di tingkat global.
“Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia swasembada pangan, protein, dan energi,” ujarnya. **