PONTIANAK POST - Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu diambil sebagai respons atas potensi krisis pupuk dunia.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Amran di Jakarta, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Petani Muda Sambas Panen 9,6 Ton per Hektare, Bukti Inovasi dan Ketekunan di Sawah
Ia menjelaskan, saat harga pupuk global naik lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan, pemerintah justru menurunkan harga pupuk bersubsidi demi menjaga keberlanjutan produksi.
Kondisi global memanas sejak Februari 2026 ketika konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz dan China menghentikan ekspor pupuk nitrogen.
“Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan,” ujarnya.
Kebijakan penurunan harga ini mencakup pupuk urea, NPK, dan ZA yang digunakan petani di seluruh Indonesia.
Pangkas 145 Regulasi Pupuk
Pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Akses pupuk diperluas melalui sistem berbasis KTP dan penambahan jaringan kios hingga tingkat desa agar pasokan tersedia tepat waktu.
Langkah ini dinilai langsung berdampak pada petani karena menekan biaya produksi hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam.
Lebih dari 16 juta petani disebut mendapat manfaat dari kebijakan ini, sekaligus mengurangi risiko kelangkaan pupuk di lapangan.
Baca Juga: Pertegas Hilirisasi Pertanian, Presiden Prabowo Janji Nilai Tambah Nyata bagi Petani
Tetapkan HPP Gabah
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani.
Kebijakan hulu-hilir ini memastikan petani tetap memperoleh keuntungan meski menghadapi tekanan harga global.
“Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek,” ucap Amran.
Baca Juga: Harapan Besar bagi Petani, Serangga Kecil dari Afrika Bisa Tingkatkan Panen Sawit
Cadangan Beras Tertinggi
Ia juga menegaskan cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
“Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog,” beber Amran.
Dengan stok tersebut, Indonesia dinilai lebih siap menjaga stabilitas pangan dibanding negara lain yang terdampak krisis pupuk.
Baca Juga: Pertanian Tak Lagi Dilirik Anak Muda, Ini Strategi Mengatasi Krisis Regenerasi Petani
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Amran. (*)
Editor : Efprizan