PONTIANAK POST- Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai mengaitkan kenaikan utang negara hanya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pemahaman fiskal yang dangkal dan tidak sesuai mekanisme pengelolaan APBN modern.
Dalam keterangan tertulis yang disiarkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) di Jakarta Pusat, Rabu, Ronny menjelaskan bahwa utang negara bukan ditujukan untuk membiayai satu program, tetapi merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN secara keseluruhan, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi.
Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026, setara 40,75 persen terhadap PDB. Komposisinya terdiri dari Surat Berharga Negara Rp8.652,89 triliun (87,22 persen) dan pinjaman Rp1.267,52 triliun (12,78 persen).
Ronny menegaskan struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt. Karena itu, menyederhanakan kenaikan utang sebagai akibat MBG dianggap tidak presisi. “Kalau logika seperti itu dipakai, semua program negara bisa dituding sebagai penyebab tunggal utang. Ekonomi negara jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, investasi pada gizi anak justru produktif, karena kualitas SDM menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang. Anak yang mengalami defisit nutrisi berisiko memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas lebih rendah di masa dewasa.
“Negara bukan menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi menanam investasi biologis dan intelektual bagi generasi produktif 15–20 tahun mendatang,” kata Ronny. Ia juga menekankan bahwa membiarkan generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan buruk akan jauh lebih mahal bagi PDB di masa depan.
Selain aspek gizi, program MBG disebut memiliki multiplier effect pada sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, dan penciptaan lapangan kerja lokal. “Uang negara berputar di ekonomi domestik. Instrumen fiskal ini juga menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” imbuhnya.
Ronny menyarankan perdebatan publik difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. “Perdebatan yang sehat bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas