PONTIANAK POST – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sempat menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia.
Hal tersebut disampaikan Amran saat pelepasan ekspor perdana pupuk urea menuju Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5).
Ekspor ini menjadi bagian dari kerja sama Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat ketahanan pangan di kawasan Asia-Pasifik.
Menurut Amran, komunikasi langsung dari Perdana Menteri Australia kepada Presiden Prabowo menunjukkan posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, terutama pada sektor pupuk.
“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Mentan Amran.
Ia menjelaskan, ekspor tahap awal yang diberangkatkan mencapai 47.250 ton pupuk urea. Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen kerja sama ekspor sebesar 250 ribu ton.
Ke depan, pemerintah menargetkan volume ekspor dapat meningkat hingga 500 ribu ton dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.
Amran menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan pupuk bagi petani di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ekspor dilakukan karena produksi pupuk nasional saat ini berada dalam kondisi surplus.
Tahun ini, produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki surplus sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor.
Ekspor pupuk urea ke Australia disebut bukan sekadar aktivitas perdagangan, melainkan juga bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang. (*)
Editor : Miftahul Khair