Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

TNI AD Imbau Warga Papua Bijak Menyikapi Rencana Pemutaran Film Dokumenter “Pesta Babi” Tanpa Sertifikat Sensor Resmi

Basilius Andreas Gas • Sabtu, 16 Mei 2026 | 10:07 WIB
Pemutaran awal (Pre launching) Film "Pesta Babi" di Kota Jayapura pada Jumat (6/3). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Pemutaran awal (Pre launching) Film "Pesta Babi" di Kota Jayapura pada Jumat (6/3). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

PONTIANAK POST- TNI AD mengimbau masyarakat Papua untuk bijak dalam menyikapi rencana pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono yang disebut akan diputar di sejumlah wilayah di Papua.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, meminta masyarakat lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar agar tidak mudah terpengaruh narasi yang dinilai belum terverifikasi secara resmi.

“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Kapendam.

Ia menegaskan setiap film yang diputar secara luas kepada publik wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Menurut dia, apabila film tersebut belum mengantongi sertifikasi resmi, maka pemutarannya di ruang publik dinilai tidak tepat dilakukan.

Kapendam menilai stabilitas keamanan dan kondisi sosial di Papua harus tetap dijaga di tengah pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di sejumlah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi otoritas berwenang dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat serta berpotensi mengganggu keharmonisan sosial.

“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua. Kami menghimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal dan konstruktif,” katanya.

Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga serta mengajak seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi.

“Kami ajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah,” ujarnya.

Kapendam menambahkan kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Menurut dia, prajurit TNI selama ini aktif menjalankan pelayanan kesehatan gratis, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, mendukung pembangunan fasilitas umum hingga program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program tersebut disebut sebagai bentuk komitmen TNI dalam mendukung terciptanya Papua yang aman, damai dan sejahtera melalui pendekatan humanis kepada masyarakat. (ant)

 

Editor : Basilius Andreas Gas
#Kodam XVII/Cenderawasih #film publik #stabilitas #papua #perfilman