PONTIANAK POST - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai krisis yang melanda industri media nasional kini tidak lagi sekadar persoalan bisnis perusahaan pers. Di tengah disrupsi digital dan dominasi platform global, kondisi tersebut dinilai telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital.
Menurut Nezar, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri media, baik di tingkat lokal maupun global. Kemudahan mendirikan media saat ini, kata dia, tidak berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan media untuk bertahan secara ekonomi.
“Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Sekarang semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari dikutip dari ANTARA, kemarin.
Ia mengatakan hampir seluruh perusahaan media masih berupaya mencari model bisnis baru yang mampu menopang keberlanjutan industri di tengah perubahan distribusi informasi, pergeseran belanja iklan ke platform digital, serta perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Baca Juga: Investor Tiongkok Protes Aturan Bauksit dan Nikel, Pemerintah Buka Dialog Investasi
Tekanan tersebut, lanjut Nezar, bahkan dialami media-media besar. Ia mengutip laporan Asosiasi Media Siber Indonesia yang menyebut kehadiran fitur AI pada mesin pencari digital menyebabkan trafik media turun drastis hingga 10 kali lipat.
Penurunan trafik itu berdampak langsung terhadap pendapatan perusahaan media dan memicu langkah efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun sampai hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK,” katanya.
Nezar memperkirakan tekanan terhadap industri media masih akan berlanjut pada pertengahan tahun ini, terutama pada industri televisi, termasuk televisi lokal yang selama ini menjadi sumber informasi masyarakat di daerah.
Namun, ia menegaskan persoalan utama bukan hanya soal keberlangsungan bisnis media, melainkan dampaknya terhadap ekosistem informasi publik.
“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegasnya.
Menurut dia, melemahnya media arus utama berpotensi memperbesar ruang penyebaran informasi manipulatif, disinformasi, serta konten tidak sehat yang dapat merusak kualitas demokrasi digital. Karena itu, pemerintah terus mendorong terciptanya keseimbangan ekosistem informasi melalui berbagai bentuk kolaborasi dengan media, termasuk media lokal.
Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah, lanjut Nezar, ialah mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights atau tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih setara antara perusahaan media dengan platform digital global.
“Pemerintah sudah mencoba mengusahakan agar relasi dengan platform lebih fair dengan membuat Perpres Publisher Rights, supaya media punya posisi yang lebih setara ketika berbicara dengan platform,” tuturnya.
Ia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai media guna mendukung penyebaran informasi publik yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah derasnya transformasi digital. (ant)
Editor : Hanif