PONTIANAK POST - Kantor Staf Presiden (KSP) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada oknum yang menjual titik dapur pelayanan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan perbaikan program ini terus dilakukan. KSP berkomitmen mengawal ketat program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Pertemuan KSP dan Badan Gizi Nasional
Dudung menjelaskan dirinya telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Pertemuan di Jakarta pada Selasa itu membahas situasi terkini dan mekanisme implementasi program.
"Saya sampaikan kepada beliau bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program ini. Sehingga tidak ada oknum yang menjual titik atau memanipulasi keuntungan," kata Dudung.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi Rp268 Triliun, Menkeu Ungkap Alasan Efisiensi
Menurut Dudung, pengawasan ketat sangat diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai arahan Presiden.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program untuk kepentingan pribadi.
Tantangan Pengawasan Makan Bergizi Gratis di Daerah
Merespons hal tersebut, pihak BGN langsung meminta bantuan KSP dalam hal pengawasan. Pasalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Dudung juga dipanggil oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membahas perbaikan implementasi program.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Dorong Percepatan Program MBG untuk Tekan Stunting dan Pengangguran
Pemerintah pun mulai melibatkan para pakar gizi untuk mematangkan konsep operasional di lapangan.
"Kami mendatangkan pakar yang betul-betul menguasai masalah dapur untuk perbaikan ke depan. Mudah-mudahan program prioritas Presiden ini akan semakin membaik," tutur Dudung.
Secara khusus, Dudung mengingatkan bahwa MBG berperan penting meningkatkan asupan gizi anak Indonesia.
Program ini bukan sekadar memberi makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia.(ant)
Editor : Uray Ronald