PONTIANAK POST- Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperketat patroli di wilayah perairan Maluku guna mengantisipasi pelanggaran lintas negara dan berbagai ancaman keamanan maritim di kawasan timur Indonesia.
Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral IX Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto mengatakan pengawasan diperkuat karena perairan Maluku memiliki banyak jalur pelayaran terbuka yang berbatasan langsung dengan wilayah internasional.
“Aspek pengawasan di wilayah perairan dan pesisir akan terus diperketat guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan keamanan maritim serta bentuk pelanggaran hukum lainnya,” kata Iwan di Ambon, Rabu (20/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Iwan saat mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas dalam Rapat Pengawasan Orang Asing di Provinsi Maluku.
Ia menuturkan kondisi geografis Maluku yang terdiri atas ribuan pulau dan jalur laut terbuka menjadi tantangan besar dalam pengawasan aktivitas warga negara asing (WNA), terutama di wilayah pesisir dan pulau terluar.
Menurut dia, pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi antara TNI AL, Imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).
“Kami siap meningkatkan patroli laut, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan agar pengawasan berjalan efektif. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut kita,” ujarnya.
Iwan menjelaskan patroli yang dijalankan Kodaeral IX juga diarahkan untuk mencegah tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan, pelanggaran keimigrasian, praktik penangkapan ikan ilegal, hingga masuknya kapal asing tanpa izin ke wilayah Indonesia.
Peningkatan pengawasan dilakukan melalui optimalisasi kapal patroli, pertukaran data intelijen maritim, serta penguatan operasi bersama lintas instansi di wilayah Maluku.
Ia menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pengamanan kawasan laut Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi jalur strategis pelayaran internasional.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kawasan Laut Banda, Laut Arafura, dan perairan Maluku termasuk wilayah rawan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran lintas batas karena berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Sementara itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI juga menempatkan perairan timur Indonesia sebagai salah satu prioritas patroli maritim akibat tingginya mobilitas kapal asing dan aktivitas lintas laut. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas