PONTIANAK POST- Kelompok penyandang disabilitas turun ke jalan dalam gelombang demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk memprotes dugaan pemangkasan bantuan sosial serta mempertanyakan kebijakan penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kelompok rentan.
Aksi yang berlangsung Kamis (21/5) itu digelar oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK). Demonstrasi bertajuk “Aksi 215” tersebut menjadi bagian dari rangkaian unjuk rasa yang beberapa hari terakhir terus berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam aksi itu, isu perlindungan sosial dan keberpihakan anggaran daerah menjadi sorotan utama para demonstran.
Perwakilan penyandang disabilitas, Muhammad Ilham, mengungkapkan jumlah penerima bantuan sosial untuk penyandang disabilitas pada tahun ini disebut mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ternyata yang mendapatkan kemarin hanya 500 orang. Ke mana 5.500 suara kami? Ke mana nama-nama kami?” ujar Ilham saat menyampaikan orasi.
Menurut dia, jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebelumnya mencapai sekitar 6.000 orang setiap tahun. Namun pada tahun ini, angka penerima disebut turun secara signifikan.
Massa aksi juga mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Selain itu, APMK turut menyoroti dugaan penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan untuk sejumlah kebutuhan yang dianggap tidak mencerminkan prioritas kepentingan publik, seperti alokasi bagi tim ahli hingga pengadaan fasilitas tertentu. (*)
Editor : Basilius Andreas Gas