PONTIANAK POST- Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan mendukung rencana penggunaan hak angket DPRD Kaltim terhadap pemerintah provinsi, di tengah tekanan politik dan gelombang demonstrasi yang terus berlangsung dalam sepekan terakhir.
Namun, Rudy menegaskan dukungan tersebut harus dijalankan sesuai mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pernyataan itu disampaikan saat menerima perwakilan massa aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5).
Aksi demonstrasi di kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda, tercatat berlangsung selama empat hari berturut-turut sejak 18 hingga 21 Mei 2026. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, mulai dari warga terdampak konflik agraria, pegiat seni dan budaya, mahasiswa, hingga komunitas disabilitas.
Terbaru, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mendesak Rudy mengambil sikap politik terkait wacana hak angket yang tengah bergulir di DPRD Kaltim.
Perwakilan massa aksi, Erly, mengatakan pihaknya meminta gubernur menentukan sikap secara tegas. Menurut dia, hanya ada dua pilihan yang diminta massa kepada Rudy.
“Hanya dua kami minta Pak Gubernur untuk pilih, mundur dari jabatan atau menyetujui hak angket dari Partai Golkar. Kan Pak Gubernur Ketua DPD Partai Golkar Kaltim,” ujar Erly dalam dialog tersebut.
Menanggapi tuntutan itu, Rudy menegaskan dirinya tidak menolak penggunaan hak angket. Ia bahkan mempersilakan massa menanyakan langsung proses tersebut kepada DPRD Kaltim.
“Saya dukung untuk hak angket, nanti tanyakan teman-teman di sana (DPRD Kaltim),” tegas Rudy. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas