PONTIANAK POST - Rencana menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules Amerika Serikat memunculkan perdebatan. Di satu sisi, proyek itu dinilai mampu menghidupkan bandara yang sepi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal kedaulatan udara Indonesia dan potensi meningkatnya tensi geopolitik kawasan.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI.
Pemerintah Amerika Serikat disebut menawarkan Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Bandara Sepi yang Ingin Dihidupkan Kembali
Kertajati selama ini menghadapi persoalan minimnya aktivitas penerbangan. Sejak 2 Juni 2025, seluruh penerbangan domestik dihentikan sementara akibat rendahnya okupansi penumpang.
Padahal, bandara yang diresmikan pada 24 Mei 2018 itu merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta. Dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter, Kertajati mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 hingga Boeing 787.
Analis militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati menilai pemanfaatan Kertajati sebagai bengkel pesawat militer dapat menjadi jalan keluar untuk mengoptimalkan aset negara yang selama ini kurang produktif.
“Lahan luas bandara akan terpakai secara produktif. Selain itu, ada efisiensi biaya militer,” ujarnya, kepada Jawa Pos (grup Pontianak Post) Jumat (22/5/2026).
Menurut dia, keberadaan pusat MRO regional juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah Majalengka dan sekitarnya.
Alarm Kedaulatan dan Risiko Keamanan
Di balik peluang ekonomi tersebut, sejumlah pengamat mengingatkan adanya risiko besar terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai perawatan pesawat militer sangat berbeda dengan pesawat komersial.
“Lingkungan perawatan pesawat militer masuk kategori high security,” katanya.
Menurut Alvin, Amerika Serikat dikenal sangat ketat menjaga kerahasiaan teknologi pertahanan mereka. Karena itu, pengelolaan fasilitas di Kertajati diperkirakan akan mengikuti standar operasi militer AS yang sangat rigid.
“Segala bentuk keamanan pesawat, peralatan, teknologi, hingga manajemen personel dipastikan akan tunduk pada standar operasi militer AS,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi hadirnya personel militer asing di dalam kawasan bandara. Kondisi itu dikhawatirkan memunculkan enclave keamanan tersendiri di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Risiko Geopolitik Indo-Pasifik
Susaningtyas juga mengingatkan potensi salah tafsir dari negara lain, terutama di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Indo-Pasifik.
“Negara rival AS seperti Tiongkok bisa salah mengartikan fasilitas ini sebagai pangkalan militer terselubung,” katanya.
Selain itu, muncul tantangan regulasi karena Kertajati pada dasarnya merupakan bandara sipil. Aktivitas pemeliharaan pesawat militer asing dinilai memerlukan pengaturan zonasi dan pengamanan yang sangat ketat agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan sipil.
Pemerintah Diminta Hitung Untung dan Rugi
Guru Besar Sosiologi Hukum Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah harus menghitung secara cermat manfaat dan risiko dari proyek tersebut.
Menurut dia, keberadaan fasilitas MRO dapat membuka lapangan kerja dan menarik investasi ke kawasan Kertajati yang selama ini menanggung biaya operasional besar.
Namun, ia mengingatkan agar proyek itu tidak mengganggu kedaulatan nasional.
“Jangan sampai ada intelijen, pakai alat yang bisa merekam kondisi di situ, karena Kertajati tidak jauh dari Jakarta yang masih menjadi ibu kota negara,” katanya.
Kemenhub Sebut Kertajati Bisa Jadi Pusat Pertumbuhan Baru
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menyambut positif rencana optimalisasi BIJB Kertajati.
Menurutnya, pengembangan Kertajati tidak hanya menyangkut bandara semata, tetapi juga peluang membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Optimalisasi BIJB Kertajati merupakan bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan daya saing nasional, serta memperkuat konektivitas Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Titik Persimpangan Ekonomi dan Kedaulatan
Rencana menjadikan Kertajati sebagai bengkel pesawat militer AS kini berada di titik persimpangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara menarik investasi strategis dan memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro