PONTIANAK POST - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan konektivitas Indonesia, khususnya di Kalimantan, tidak bisa hanya mengandalkan jalan darat dan jalan tol.
Menurut AHY, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan integrasi transportasi laut, udara, dan kereta api agar pembangunan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena pemerintah kembali memasukkan proyek Trans Kalimantan dalam agenda strategis nasional di tengah dorongan pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek Kereta Api Kalimantan 2.772 Kilometer Masuk Prioritas
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
AHY mengatakan rencana pembangunan masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan matang lintas kementerian.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta.
Pemerintah juga akan membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional setelah pembangunan IKN.
Kalbar Diproyeksikan Jadi Jalur Strategis
Dalam sejumlah kajian sebelumnya, Kalimantan Barat diproyeksikan menjadi salah satu wilayah strategis jaringan kereta api nasional.
Beberapa jalur yang pernah masuk peta pengembangan antara lain rute Pontianak–Mempawah–Singkawang hingga kawasan perbatasan RI-Malaysia.
Selain itu, konektivitas menuju Bandara Supadio dan kawasan pelabuhan logistik juga masuk dalam kajian pengembangan.
Selama ini distribusi barang di Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada angkutan jalan raya dan jalur sungai. Kondisi tersebut membuat biaya logistik relatif tinggi, terutama untuk distribusi menuju daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.
Kehadiran kereta api dinilai dapat membuka akses ekonomi baru sekaligus mempercepat mobilitas barang dan masyarakat.
Fokus Angkut Logistik dan Hasil Bumi
Pemerintah menilai jaringan kereta api di Kalimantan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai transportasi penumpang, tetapi juga mendukung distribusi hasil perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, hingga logistik menuju pelabuhan ekspor.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan pembangunan kereta api Kalimantan diarahkan untuk memperkuat efisiensi logistik nasional.
“Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” ujar Prabowo.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045 mencapai sekitar Rp1.200 triliun, termasuk pembangunan rel baru dan reaktivasi jalur di luar Jawa.
Khusus Kalimantan, pembangunan minimal sepanjang 2.772 kilometer mencerminkan besarnya kebutuhan konektivitas transportasi yang selama ini belum terpenuhi.
Pengembangan Infrastruktur Dinilai Penting untuk Pemerataan
AHY menegaskan pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan antardaerah.
Menurut dia, tanpa distribusi pembangunan yang merata, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan seluruh masyarakat.
“Tanpa pemerataan, tidak ada gunanya pembangunan. Oleh karena itu, kita harus memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Selain konektivitas, AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang aman, efisien, dan tahan terhadap bencana.
Pemerintah menilai penguatan transportasi terpadu di Kalimantan dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat integrasi ekonomi kawasan, menekan biaya logistik, sekaligus memperkuat daya saing wilayah luar Jawa di masa depan. **
Tabel Informasi: Proyek Kereta Api Kalimantan
| Poin Utama | Keterangan |
|---|---|
| Panjang Jalur | 2.772 kilometer |
| Fokus Proyek | Memperkuat konektivitas dan logistik Kalimantan |
| Status Saat Ini | Tahap perhitungan dan perencanaan pemerintah |
| Penggagas | Pemerintah Pusat melalui Kemenko Infrastruktur |
| Arahan Presiden | Mendukung distribusi hasil bumi dan pemerataan pembangunan |
| Wilayah Strategis | Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan |
| Rute Kajian di Kalbar | Pontianak – Mempawah – Singkawang – Perbatasan RI-Malaysia |
| Fungsi Utama | Angkutan logistik dan penumpang |
| Target Dampak | Menekan biaya logistik dan membuka akses ekonomi baru |
| Sektor Terdampak | Perkebunan, pertambangan, industri, pelabuhan |
| Pendukung Utama | Integrasi transportasi darat, laut, dan udara |
| Tantangan | Anggaran besar dan kondisi geografis Kalimantan |
| Estimasi Investasi Nasional | Sekitar Rp1.200 triliun hingga 2045 |
| Skema Pembiayaan | APBN, KPBU, investasi swasta dan luar negeri |
| Dampak bagi Kalbar | Mempercepat konektivitas kawasan perbatasan dan distribusi barang |
| Tujuan Pemerintah | Mengurangi ketimpangan pembangunan luar Jawa |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro