PONTIANAK POST - Perum Bulog menyiapkan konsep penyaluran bantuan beras dalam bentuk natura bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan rancangan program tersebut sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI dan kini masih dalam tahap komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Jadi kami kemarin sudah sampaikan di RDP dengan Komisi IV untuk rencana tersebut. Kami sudah menyiapkan juga konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, namun sedang dikomunikasikan dengan pemerintah,” ujar Rizal di Jakarta, Jumat (23/5/2026).
Program tersebut disambut positif karena dinilai dapat membantu pengeluaran rumah tangga ASN dan anggota TNI-Polri di tengah kebutuhan pokok yang masih fluktuatif.
Sebagai informasi, data terbaru Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia per akhir 2025 mencapai sekitar 6,54 juta orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
Sementara itu, berdasarkan data Polri, rasio polisi saat ini berada di angka 1 anggota untuk 606 penduduk Indonesia. Dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, jumlah personel Polri diperkirakan mencapai sekitar 470 ribu anggota.
Untuk TNI, jumlah personel aktif diperkirakan berada di kisaran 400 ribu prajurit dari tiga matra, yakni TNI AD, AL, dan AU. Angka tersebut merujuk pada berbagai data pertahanan dan kebutuhan kekuatan minimum nasional.
Jadi, apabila program bantuan beras natura benar-benar diterapkan secara nasional, potensi penerimanya bisa mencapai lebih dari 7 juta orang ASN serta aparat TNI-Polri di seluruh Indonesia.
Setiap Penerima Diusulkan Dapat 10 Kilogram Beras
Bantuan natura adalah bentuk pemberian bantuan atau tunjangan dalam wujud barang, bukan uang tunai. Bantuan natura berarti ASN, anggota TNI, dan Polri menerima beras langsung dari pemerintah, misalnya 10 kilogram per bulan, bukan menerima uang untuk membeli beras.
Istilah ini dulu cukup umum dipakai di Indonesia, terutama pada era 1970–1990-an. Banyak pegawai negeri, guru, tentara, atau pekerja perkebunan menerima sebagian gaji atau tunjangan dalam bentuk barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain.
Namun, Bulog mengusulkan bantuan diberikan dalam bentuk beras tanpa tambahan minyak goreng seperti skema bantuan sebelumnya.
Setiap penerima diusulkan memperoleh 10 kilogram beras per bulan melalui mekanisme distribusi pemerintah.
Menurut Rizal, Bulog sudah menyiapkan berbagai aspek pelaksanaan program mulai dari mekanisme distribusi, sasaran penerima, hingga skema penyaluran.
Namun hingga kini cakupan penerima masih dibahas sehingga belum dipastikan apakah program diterapkan secara nasional atau bertahap.
“Bulog telah menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan program tersebut seiring kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tinggi,” katanya.
Stok Beras Pemerintah Disebut Aman
Rizal memastikan program bantuan natura tidak akan mengganggu cadangan beras pemerintah maupun stabilitas harga di pasar.
Menurut dia, stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi melimpah karena ditopang peningkatan produksi pertanian nasional.
Ia menilai kondisi tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program intervensi pangan tanpa mengganggu distribusi pasar umum.
“Penyaluran beras kepada ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri akan memberikan manfaat langsung bagi penerima sekaligus memperkuat pemanfaatan stok beras nasional,” ujarnya.
Rizal bahkan mengenang pengalaman masa kecilnya saat sistem natura masih diterapkan dan membantu kebutuhan keluarga sehari-hari.
Program Dinilai Bisa Bantu Stabilkan Harga Beras
Menurut Bulog, program bantuan beras natura juga berpotensi membantu stabilisasi pasar pangan nasional.
Dengan kebutuhan beras ASN, TNI, dan Polri dipenuhi langsung melalui distribusi pemerintah, maka pasokan beras di pasar umum dapat lebih difokuskan untuk masyarakat non-ASN dan kelompok rentan lainnya.
Skema tersebut dinilai dapat mempermudah pengendalian distribusi sekaligus menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen.
Rencana bantuan beras bagi ASN dan aparat keamanan mulai menjadi perhatian masyarakat.
Sebagian warga berharap program tersebut benar-benar dijalankan secara tepat sasaran dan tidak mengurangi distribusi bantuan pangan bagi masyarakat kecil.
Sementara bagi ASN dan keluarga prajurit di daerah, bantuan beras dinilai dapat membantu mengurangi pengeluaran bulanan rumah tangga, terutama di tengah kenaikan biaya hidup dan kebutuhan pokok. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro