PONTIANAK POST — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku tersentuh hingga menitikkan air mata setelah menyaksikan film Pesta Babi garapan Dandhy Laksono.
Film tersebut dinilainya menggambarkan secara nyata kerusakan lingkungan, ekspansi perkebunan sawit, serta nasib masyarakat adat yang terdampak eksploitasi sumber daya alam.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit,” ujar Megawati saat menghadiri National Policy Dialogue di Universitas Gadjah Mada.
Megawati Soroti Hutan dan Masyarakat Adat
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional itu menilai pembangunan nasional saat ini terlalu menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa diimbangi perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat.
Menurut Megawati, banyak kawasan hutan berubah menjadi perkebunan sawit, padahal wilayah tersebut selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat dengan tradisi dan hukum adat yang dijaga turun-temurun.
“Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” katanya.
Data Global Forest Watch mencatat Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer basah sepanjang 2002–2025. Dalam periode tersebut, luas hutan primer Indonesia berkurang sekitar 12 persen. Salah satu pendorong utama kehilangan tutupan hutan adalah ekspansi komoditas perkebunan dan pembukaan lahan skala besar.
Global Forest Watch juga mencatat Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan kehilangan tutupan pohon terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 4,4 juta hektare sejak 2001.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut data deforestasi perlu dibaca secara hati-hati karena sebagian area yang terdeteksi satelit sebagai kehilangan hutan mencakup kawasan non-hutan alam seperti kebun sawit dan lahan masyarakat.
KLHK bersama World Resources Institute (WRI) bahkan melakukan koreksi terhadap data deforestasi Indonesia versi Global Forest Watch tahun 2022 dari 230 ribu hektare menjadi sekitar 107 ribu hektare setelah verifikasi lapangan.
Pembangunan Dinilai Kehilangan Arah Jangka Panjang
Megawati juga menyoroti arah pembangunan nasional yang dinilai terlalu mudah berubah setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Ia menegaskan Indonesia membutuhkan pola pembangunan jangka panjang yang konsisten agar visi pembangunan bangsa tidak berubah-ubah.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, konsep pembangunan semesta berencana perlu dihidupkan kembali demi menjaga kesinambungan arah pembangunan nasional.
“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” tegasnya.
Laut dan Sains Disebut Kunci Masa Depan Indonesia
Dalam forum bertema kedaulatan kelautan tersebut, Megawati juga mengingatkan pentingnya memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.
Ia menyebut posisi Indonesia di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik merupakan modal strategis yang harus dikelola dengan visi jangka panjang.
Menurutnya, penguatan kedaulatan maritim tidak cukup hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus didukung riset, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan.
Karena itu, ia meminta BRIN dan perguruan tinggi memperkuat kolaborasi penelitian agar hasil riset dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan pengembangan industri nasional.
Megawati Minta Kekayaan Hayati Dilindungi
Selain lingkungan, Megawati turut menyoroti pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas kekayaan hayati Indonesia agar tidak mudah diklaim pihak asing.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa membangun kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri. Laut harus kembali menjadi jalan kemajuan peradaban Indonesia,” pungkasnya.
Film Dokumenter dan Suara Lingkungan
Film Pesta Babi menjadi salah satu karya dokumenter yang menyoroti dampak sosial dan ekologis dari eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.
Lewat kisah masyarakat lokal dan perubahan bentang alam, film tersebut menggambarkan bagaimana pembangunan dan investasi kerap berhadapan dengan ruang hidup masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, dalam diskusi film Pesta Babi menilai karya dokumenter tersebut memperlihatkan bagaimana orientasi pembangunan dan kekuasaan semakin menjauh dari kepentingan rakyat serta lingkungan hidup.
Dilansir dari Jawa Pos (grup Pontianak Post), ia menyebut eksploitasi sumber daya alam di Papua tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat adat dan ruang hidup mereka.
Sementara itu, sutradara Dandhy Laksono meminta publik melihat persoalan masyarakat adat Papua dengan empati. Menurutnya, kehidupan warga di pedalaman Papua penuh tekanan sosial dan ekonomi yang sering tidak terlihat dari luar.
“Kita tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Yasinta Moiwend di pedalaman Papua sana,” tulis Dandhy melalui akun media sosialnya. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro