PONTIANAK POST — Peran guru di sekolah kini bertambah. Tidak hanya mengajar dan menilai hasil belajar siswa, guru juga dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui aplikasi digital yang diluncurkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui sistem Reviu Menu MBG, guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di sekolah diminta menilai langsung kualitas makanan yang diterima siswa. Penilaian mencakup ketepatan waktu, aroma, rasa, hingga variasi menu.
Guru Jadi Pengawas Kualitas Makanan di Sekolah
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan keterlibatan guru merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan agar kualitas makanan tetap terjaga di lapangan.
“Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian Kepala SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan,” ujar Sony di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Selain guru, kepala posyandu juga dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memperluas pengawasan di tingkat penerima manfaat.
Evaluasi Langsung Lewat Aplikasi Digital
Melalui aplikasi tersebut, proses penilaian dilakukan secara langsung saat makanan MBG diterima di sekolah. Guru dapat memberikan laporan berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam sistem.
BGN menyebut mekanisme ini bertujuan menciptakan deteksi dini apabila terdapat masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan.
Berdasarkan data dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, telah masuk 1.707 laporan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 99,88 persen menyatakan makanan layak konsumsi, sementara hanya dua laporan yang menyebut tidak layak.
Mayoritas Laporan Menyatakan Makanan Layak
Dari sisi distribusi, tingkat ketepatan waktu mencapai 97,95 persen atau 1.672 laporan menyebut makanan diterima tepat waktu atau lebih awal.
Pada aspek kualitas sensorik, 99,71 persen laporan menilai aroma makanan layak, sementara 99,41 persen menilai tampilan makanan sesuai standar.
Untuk aspek rasa, 98,89 persen laporan menyebut makanan dapat diterima dengan baik oleh siswa penerima manfaat.
Keterlibatan guru dalam sistem pengawasan MBG ini menandai perluasan peran tenaga pendidik di luar fungsi utamanya.
Jika sebelumnya guru fokus pada proses belajar mengajar dan evaluasi akademik, kini mereka juga menjadi bagian dari sistem kontrol mutu program gizi nasional di sekolah.
Kondisi ini memunculkan diskusi mengenai efektivitas pembagian tugas serta potensi beban kerja tambahan bagi guru di lapangan.
BGN Harap Pengawasan Lebih Ketat dan Transparan
BGN menegaskan bahwa pelibatan guru dan kepala posyandu bukan untuk menambah beban, melainkan memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi penerima manfaat.
Sony Sonjaya menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan kontrol eksternal dari pihak yang langsung menerima manfaat program.
Dengan sistem ini, pemerintah berharap kualitas MBG tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional semakin meningkat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro