PONTIANAK POST- Pemerintah Indonesia mulai mengintensifkan langkah mempelajari strategi China dalam mengatasi kemiskinan sebagai upaya mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan Indonesia tidak hanya ingin memahami program pengentasan kemiskinan yang diterapkan China, tetapi juga mempelajari sistem, metode penyelesaian masalah, hingga tata kelola kebijakan yang dinilai berhasil membawa perubahan besar.
"Yang penting untuk dipelajari bukan hanya program, tapi prosedural, sistematika, teknik mengatasi masalah, problem solving dan juga antisipasi semua, manajemen lainnya. Apa yang sudah dilakukan di China punya kontribusi besar bagi negara-negara lain untuk belajar dan Indonesia juga akan mengejar ketertinggalannya agar ke depan Indonesia juga akan menjadi negara besar," kata Riza Patria kepada ANTARA di Beijing, Rabu (27/5).
Pernyataan itu disampaikan Riza di sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD) yang diprakarsai pemerintah China.
Dalam forum tersebut, Indonesia dipercaya menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara posisi ketua dipegang China yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Zhang Lu.
Riza menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di atas 10 persen sehingga dibutuhkan langkah cepat dan terukur.
"Indonesia negara yang besar, angka kemiskinannya juga sudah menurun sedikit, tapi masih tinggi karena masih di atas 10 persen. Kita harus belajar cepat mengatasi berbagai masalah kemiskinan karena ini masalah yang kompleks," ungkapnya.
Ia menjelaskan sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini berfokus pada penguatan desa dan masyarakat miskin, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan peningkatan harga gabah dan jagung petani, penurunan harga pupuk, hingga program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
"Kemudian ada menaikkan harga gabah petani, harga jagung, menurunkan harga pupuk, program cek kesehatan gratis dan banyak program lainnya, itu semuanya ada di pedesaan dan di masyarakat miskin umumnya. Dan dengan program ini, maka ekonomi akan bergulir, mengalir di pedesaan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," jelas Riza.
Kerja sama Indonesia dan China di sektor pembangunan desa juga terus diperkuat melalui program pertukaran dan pelatihan kepala desa.
"Setiap tahun kami mengirim kepala desa ke China. Tahun lalu ada 25 orang, tahun ini 27 orang dan akan terus berkembang. Mereka juga datang ke Indonesia, saling sharing, diskusi, evaluasi, dan China berhasil dalam banyak hal, Indonesia akan mengejar ketertinggalannya dan akan ikut maju seperti China," katanya.
Berdasarkan data resmi pemerintah China, negara tersebut berhasil mengangkat sekitar 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan sejak 1970 hingga 2021. Bahkan dalam periode 2013-2020, sebanyak 98,99 juta warga pedesaan disebut berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem.
China juga diklaim mampu mencapai target pengurangan kemiskinan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB sepuluh tahun lebih cepat dari jadwal.
Pada Februari 2021, pemerintah China secara resmi mendeklarasikan kemenangan penuh dalam penghapusan kemiskinan ekstrem setelah 832 kabupaten dan sekitar 128 ribu desa dihapus dari daftar wilayah miskin.
Forum GPPAD sendiri dibentuk China bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional untuk memperkuat pertukaran pengalaman, tata kelola, dan kolaborasi global dalam pengentasan kemiskinan.
Kemitraan tersebut juga membuka partisipasi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, hingga media guna menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi dalam upaya penghapusan kemiskinan dunia. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas