PONTIANAK POST- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi masih terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif terkendali meskipun dunia menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.
"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Maino saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan setelah Iduladha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.
Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif.
"Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," jelas Maino.
Berdasarkan pantauan Bapanas per 29 Mei atau dua hari setelah Iduladha, rata-rata harga sejumlah pangan pokok strategis masih berada dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Beras medium secara nasional tercatat Rp13.456 per kilogram atau turun tipis 0,19 persen dibandingkan sepekan sebelumnya.
Sementara itu, harga bawang merah tercatat Rp47.185 per kilogram dari HAP tertinggi Rp41.500 per kilogram. Adapun cabai merah keriting berada di harga Rp60.638 per kilogram dari HAP maksimal Rp55.000 per kilogram.
Untuk daging ayam ras, harga tercatat Rp38.385 per kilogram dan telur ayam ras Rp29.469 per kilogram. Kedua komoditas tersebut masih berada di bawah level HAP.
Maino menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.
"Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja," ujarnya.
Menurut dia, intervensi pemerintah dilakukan di tingkat produsen maupun konsumen. Untuk komoditas beras, intervensi di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan hasil panen dengan harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen dilakukan melalui penyaluran beras SPHP.
Realisasi program SPHP beras sejak Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Jumlah tersebut terdiri atas 221 ribu ton pada Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan program SPHP tahun 2025, serta 286 ribu ton pada Maret hingga Mei yang merupakan realisasi SPHP tahun 2026.
"Kemudian penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan sedang tinggi," tambah Maino.
Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Hingga akhir Mei, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.
Selain itu, gerakan pangan murah (GPM) hingga akhir Mei telah terlaksana sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten dan kota. Jumlah tersebut melampaui realisasi periode Januari hingga Mei 2025 yang tercatat sebanyak 3.482 kali.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Menurutnya, porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya berkisar 4 hingga 5 persen.
Amran menyebut sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan sektor pertanian nasional dalam menjaga pasokan pangan masyarakat secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah berkomitmen terus menekan ketergantungan impor melalui percepatan produksi dalam negeri.
Sejak 2025, Indonesia menghentikan impor beras umum dan jagung pakan. Komitmen tersebut dipastikan berlanjut pada 2026 dan diupayakan dapat diterapkan pada komoditas gula konsumsi. (*)
Editor : Basilius Andreas Gas