PONTIANAK POST – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru. Kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola program, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan manfaat MBG dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah yang saat ini terus berkembang di berbagai daerah.
“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas,” kata Nanik, dilansir Antara, Kamis (4/6).
Pemerataan Manfaat Jadi Prioritas
Menurut Nanik, penghentian sementara pembangunan dapur baru dilakukan secepat mungkin sebagai bagian dari penataan distribusi layanan MBG. Fokus utama pemerintah saat ini bukan menambah jumlah dapur, melainkan memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran program memperoleh akses layanan yang sama.
"Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," ujarnya.
BGN menilai penataan jumlah dapur diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan kapasitas layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima manfaat di setiap wilayah.
Lebih dari 27 Ribu Dapur Sudah Beroperasi
Nanik menjelaskan proses pemetaan kebutuhan dapur kini lebih mudah dilakukan karena BGN telah berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung kebutuhan layanan berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap daerah.
"Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu, apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," katanya.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Tiga Mantan Petinggi BGN Tersangka Korupsi MBG, Dadan Hindayana Ditahan
Penataan tersebut diharapkan dapat menghindari penumpukan fasilitas di wilayah tertentu sekaligus memastikan keberlanjutan operasional program dalam jangka panjang.
Wilayah 3T Jadi Fokus Perluasan Layanan
Selain membenahi tata kelola, BGN juga akan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan layanan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, distribusi dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T belum memperoleh layanan secara optimal.
"Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses layanan gizi bagi anak-anak yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pangan.
Presiden Tekankan Integritas Program
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6), Presiden menegaskan tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam penggunaan anggaran program.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo.
Presiden menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan program berjalan sesuai tujuan serta terbebas dari penyalahgunaan wewenang maupun praktik penyelewengan.
Menurutnya, sejumlah langkah evaluasi dan pergantian pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dilakukan setelah pemerintah menerima laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan.
Menjaga Hak Anak Mendapatkan Gizi Berkualitas
Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara tentang distribusi makanan, tetapi juga menyangkut hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang layak. Karena itu, kualitas layanan dan pemerataan akses menjadi aspek penting yang harus dijaga.
Melalui moratorium pembangunan dapur baru, pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima program, terutama anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi untuk tumbuh dan belajar secara optimal.
Hingga awal Juni 2026, Badan Gizi Nasional mencatat Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 5,58 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok sasaran lainnya di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat meningkat menjadi sekitar 82,9 juta orang pada akhir 2026 seiring perluasan cakupan program secara nasional.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran MBG tahun 2026 sebesar sekitar Rp217 triliun, menjadikannya salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah saat ini.
Besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta efisiensi operasional agar manfaat program dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses layanan gizi.(ant)
Editor : Uray Ronald