PONTIANAK POST- Perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau harus diperkuat secara menyeluruh seiring meningkatnya ancaman musim kemarau yang diperkirakan lebih kering pada 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga perlindungan langsung bagi kelompok rentan yang terdampak kabut asap.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti Lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pusat menyediakan pos perlindungan udara bersih di wilayah padat penduduk, termasuk sekitar sekolah dan Posyandu, dengan sistem filtrasi partikulat yang memadai, bukan sekadar ruang evakuasi biasa.
Selain itu, Puan meminta penerapan protokol otomatis ketika kualitas udara memburuk. Menurutnya, pemerintah harus segera mengeluarkan rekomendasi aktivitas harian jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) telah melewati ambang batas aman.
Ia juga menyoroti pentingnya jaminan layanan kesehatan agar dampak karhutla tidak membebani rumah tangga terdampak. Puan menegaskan biaya pengobatan akibat penyakit yang dipicu kabut asap harus dapat ditanggung melalui BPJS Kesehatan.
Fasilitas kesehatan di daerah terdampak diminta tetap siaga, termasuk ketersediaan obat inhalasi, oksigen portabel di puskesmas, serta layanan klinik keliling yang dilengkapi masker standar nasional Indonesia (SNI) terutama bagi Balita, ibu hamil, dan Lansia.
“Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” ucapnya.
Ia juga meminta kesiapan evakuasi medis melalui jalur udara di wilayah terpencil ketika jarak pandang tidak memungkinkan, serta penguatan armada pemadaman seperti water bombing untuk mempercepat penanganan titik api.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta menyiapkan dukungan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak serta mempercepat pemulihan lahan dan infrastruktur pascakebakaran.
Puan menegaskan pentingnya kanal pelaporan cepat yang terhubung langsung dengan dinas kesehatan dan BPBD agar kebutuhan dasar warga seperti oksigen, obat-obatan, dan evakuasi dapat segera ditangani.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” katanya.
Sebelumnya, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas Karhutla di Riau periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 15.031,58 hektare. Sementara itu, BPBD Damkar Riau menyebut 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat Karhutla untuk mengantisipasi musim kemarau. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas