PONTIANAK POST - Pemerintah mengandalkan skema pembiayaan kreatif untuk mempercepat pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan.
Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk memperluas konektivitas nasional sekaligus mempercepat realisasi proyek infrastruktur berskala besar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan jaringan kereta api di luar Jawa tidak dapat hanya mengandalkan dana pemerintah.
Karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan menjadi kunci agar proyek dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Menurut AHY, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun infrastruktur secara lebih adaptif di tengah kebutuhan investasi yang besar.
Selain memperkuat konektivitas antardaerah, pengembangan jaringan rel di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga diharapkan mampu menekan biaya logistik dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga: AHY Percepat Kereta Api Trans Kalimantan, WIKA Beton Siap Dukung demi Konektivitas Indonesia
Skema Swasta Dinilai Sejalan dengan Proyek Trans-Borneo Railway
Pentingnya pembiayaan kreatif semakin terlihat dengan munculnya proyek Trans-Borneo Railway (TBR), jaringan kereta api lintas Pulau Borneo yang digagas perusahaan Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd.
Proyek sepanjang sekitar 1.620 kilometer tersebut menggunakan model Design, Build, Own and Operate (DBOO), di mana pendanaan, pembangunan, dan operasional dilakukan oleh konsorsium swasta. Pemerintah hanya berperan menyediakan dukungan lahan melalui skema konsesi atau kerja sama jangka panjang.
Model ini dinilai memiliki kesamaan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong keterlibatan investor dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur strategis.
Dengan skema tersebut, proyek-proyek besar dapat tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal negara.
Di saat yang sama, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor prioritas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Membuka Ruang Investasi dan Mempercepat Konektivitas
Pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa membutuhkan investasi bernilai besar dan berjangka panjang. Karena itu, pemerintah memandang kemitraan antara negara dan swasta sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan.
Pendekatan pembiayaan kreatif juga berpotensi menarik investor domestik maupun internasional yang melihat prospek pertumbuhan ekonomi di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Apabila jaringan kereta Trans Kalimantan nantinya terhubung dengan Trans-Borneo Railway, Indonesia berpeluang memperkuat posisi dalam koridor ekonomi regional Pulau Borneo sekaligus memperluas konektivitas perdagangan dengan Malaysia Timur dan Brunei Darussalam.
Baca Juga: Kereta Trans Sumatra Siap Dibangun, Biaya Rp350 Triliun Tak Pakai APBN
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.
"Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub dilansir Antara, Kamis (4/6).
Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN,
Industri Nasional Berpeluang Mendapat Manfaat
Percepatan pembangunan jaringan rel melalui dukungan pembiayaan inovatif juga membuka peluang bagi industri dalam negeri. Salah satunya PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton), yang memiliki pengalaman panjang memasok bantalan rel untuk berbagai proyek strategis nasional.
Kesiapan industri lokal menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi proyek sekaligus meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan dari sisi konektivitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Melalui kombinasi pembiayaan kreatif, investasi swasta, dan dukungan industri dalam negeri, pemerintah berharap percepatan pembangunan kereta api Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang.*
Editor : Uray Ronald