PONTIANAK POST — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai lebih efisien, terutama untuk sekolah di daerah terpencil dan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit.
Pernyataan itu disampaikan Nanik kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia dapat mengurangi kebutuhan pembangunan dapur baru yang membutuhkan biaya lebih besar.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga awal 2026, sebanyak 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah beroperasi dan melayani sekitardengan cakupan hampir 59,86 juta penerima manfaat.
BGN bahkan menargetkan pembentukan sekitar 36.617 SPPG, termasuk 8.617 unit di daerah terpencil, guna menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat secara nasional.
Baca Juga: Dana Pusat Belum Cair, Sejumlah SPPG di Kalbar Hentikan Sementara Layanan MBG ke Siswa Penerima
Sekolah dengan Murid Sedikit Dinilai Tidak Efektif Bangun Dapur Baru
Nanik mencontohkan sebuah sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid. Dalam kondisi seperti itu, pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif karena kebutuhan layanan masih dapat dipenuhi melalui fasilitas yang sudah ada.
"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan, gitu," kata Nanik.
Pendekatan tersebut dinilai dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan siswa di wilayah terpencil tetap memperoleh akses makanan bergizi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru.
Pelibatan kantin sekolah juga dinilai dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah. Selama ini, sejumlah pedagang kantin mengaku terdampak oleh pelaksanaan MBG karena berkurangnya pembelian makanan utama oleh siswa.
Baca Juga: Rupiah Terjungkal, Menkeu Pastikan MBG dan Koperasi Merah Putih Tetap Aman untuk Fiskal
Dengan skema kolaborasi yang tengah disiapkan BGN, kantin sekolah berpeluang menjadi bagian dari rantai penyediaan makanan bergizi sehingga tetap memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.
BGN bahkan menegaskan tidak ada kebijakan penutupan kantin sekolah dan mendorong kolaborasi antara kantin dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Choirun, pengelola kantin SDN Jurangombo 4 Kota Magelang, mengatakan program MBG memengaruhi pendapatan pedagang karena kebutuhan makanan utama siswa telah dipenuhi melalui program tersebut.
"Selama pelaksanaan makan bergizi gratis yang telah berlangsung selama sepekan terakhir, berimbas pada pendapatan kantin. Para siswa tidak banyak yang jajan, utamanya jajan nasi," ujarnya kepada RRI.
Dapur Umum CSR Jadi Pilihan untuk Menjangkau Wilayah Terpencil
Selain kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas lain yang telah tersedia di masyarakat. Salah satunya adalah dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Nanik mencontohkan keberadaan dapur umum CSR milik Pertamina di salah satu pulau di Raja Ampat. Fasilitas tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi bagi siswa tanpa perlu membangun dapur baru.
"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," ucapnya.
Skema pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan MBG hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.
Baca Juga: Pengelolaan Limbah Dapur MBG Teluk Batang Dipertanyakan, Kepala Regional Kalbar Buka Suara
Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan Utama
Menurut Nanik, berbagai alternatif tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program. Dengan memanfaatkan sarana yang telah ada, kebutuhan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan.
"Ini bagian efisiensi supaya tidak tadi, menggunakan semuanya APBN," kata dia.
Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah mencari solusi yang lebih fleksibel agar manfaat program dapat dirasakan siswa di berbagai daerah tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
BGN Pastikan Pencairan Dana SPPG Tetap Berjalan
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga menanggapi informasi mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan akibat dana belum dicairkan.
Ia menegaskan sebagian informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, pencairan dana telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan berlanjut pada Senin.
Nanik mengatakan laporan yang diterima BGN menunjukkan sejumlah SPPG telah menerima pencairan dana pada hari tersebut.
"Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan Rp5 T (triliun) ya yang dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," ujarnya.
Di sejumlah daerah, keterlambatan pencairan dana memang sempat memengaruhi operasional layanan MBG. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, misalnya.
Satgas MBG mencatat 19 SPPG tidak beroperasi sementara. Sebagian di antaranya terkendala pencairan dana, sementara lainnya dihentikan sementara karena masalah standar fasilitas dan infrastruktur dapur.(*)
Editor : Uray Ronald