PONTIANAK POST – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang penggunaan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan dan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Skema tersebut disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan gizi tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan pendanaan dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), hibah luar negeri, maupun perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.
"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri," ujar Nanik dilansir Antara, Senin (8/6).
"Atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga."
Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh akses makanan bergizi, meski menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya pembangunan layanan baru.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menilai kawasan 3T memerlukan pendekatan khusus karena kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya akses layanan dasar.
Untuk mempercepat pemerataan, BGN menyiapkan pembangunan sekitar 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG khusus di wilayah 3T pada 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional.
Hingga akhir 2025, realisasi dapur MBG di wilayah 3T baru diperkirakan mencapai sekitar 190 unit. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif melalui CSR, hibah, dan kemitraan dengan dunia usaha agar layanan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil lebih cepat
Sebaran Dapur Masih Terkonsentrasi di Jawa
BGN juga melakukan evaluasi besar terhadap jaringan dapur MBG yang telah terdaftar. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang untuk menyesuaikan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.
Menurut Nanik, langkah tersebut diperlukan karena sebaran dapur masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sejumlah wilayah lain masih membutuhkan penguatan layanan.
Sebagai bagian dari penataan, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru. Kebijakan itu dilakukan sambil memetakan kebutuhan riil di setiap daerah.
"Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Rupiah Terjungkal, Menkeu Pastikan MBG dan Koperasi Merah Putih Tetap Aman untuk Fiskal
Fokus pada Daerah yang Benar-Benar Membutuhkan
Selain menata jaringan dapur, BGN juga melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.
Nanik mengatakan intervensi gizi akan lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
"Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," kata Nanik.
"Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," imbuhnya.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan gizi menjangkau kelompok rentan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Dari Mengejar Kuantitas ke Menjaga Kualitas
BGN menegaskan fokus program pada 2026 tidak lagi hanya mengejar penambahan jumlah dapur atau penerima manfaat. Prioritas akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang beroperasi memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan yang diterima anak-anak sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel.
MBG Diharapkan Dorong Gizi Anak dan Ekonomi Lokal
Nanik menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, nelayan, UMKM, dan penyedia bahan pangan lokal.
"Ini adalah program yang sangat bagus sekali karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah," katanya.
Baca Juga: Dana Pusat Belum Cair, Sejumlah SPPG di Kalbar Hentikan Sementara Layanan MBG ke Siswa Penerima
Dalam menjalankan program tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang bertugas membantu pengawasan aspek keuangan. Sementara Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono akan mendukung pengembangan dapur MBG di wilayah 3T dan daerah dengan infrastruktur yang masih terbatas.
Bagi masyarakat di daerah terpencil, keberhasilan pembangunan dapur MBG tidak hanya berarti tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak. Program ini juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat akses layanan dasar yang selama ini sulit dijangkau.*
Editor : Uray Ronald