PONTIANAK POST – Pengusutan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk tidak berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyidikan setelah muncul dugaan keterlibatan pejabat internal BGN yang menguasai puluhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan, pihaknya menemukan indikasi adanya pejabat eselon I di lingkungan BGN yang diduga memiliki atau menguasai sekitar 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal sebagai dapur MBG.
Menurut Boyamin, dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena pejabat yang dimaksud memiliki fungsi pengawasan di internal lembaga. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar.
Dugaan Konflik Kepentingan di Jantung Pengawasan
Boyamin menilai seorang pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan seharusnya berdiri di garis depan untuk mencegah penyimpangan. Namun, jika dugaan kepemilikan puluhan dapur MBG itu benar, maka independensi pengawasan berpotensi terganggu.
"Yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya karena memiliki konflik kepentingan. Dia punya sekitar 20 dapur umum," kata Boyamin di Jakarta, Senin (8/6/2026), dikutip dari Jawa Pos (grup Pontianak Post).
Ia menduga terdapat afiliasi antara sejumlah pejabat BGN dengan titik-titik SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dugaan tersebut, menurutnya, tidak hanya menyangkut pengelolaan dapur MBG, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.
"Menurut saya, pejabat ini semestinya juga ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pejabat yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
MAKI Siapkan Laporan Lengkap ke Kejagung
Sebagai tindak lanjut, MAKI tengah merampungkan laporan resmi yang akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Boyamin menyebut laporan tersebut tidak hanya berisi dugaan, tetapi juga dilengkapi data dan informasi yang diklaim cukup rinci untuk menjadi bahan pendalaman penyidik.
"Berkas yang kami siapkan memuat identitas pejabat eselon I tersebut, rincian kewenangannya, hingga lokasi sekitar 20 dapur umum yang diduga dikuasainya," tegasnya.
Program untuk Anak, Dugaan Korupsi Jadi Sorotan
Kasus ini menyedot perhatian publik karena berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, termasuk pelajar dan kelompok rentan. Karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya dinilai memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar kerugian keuangan negara.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik.
Pelantikan Pimpinan Baru BGN
Di tengah berkembangnya kasus tersebut, BGN resmi memiliki jajaran pimpinan baru setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN, Senin (8/6/2026).
Pelantikan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Usai dilantik, Nanik menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Kami concern pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, tetapi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi yang diberikan," ujarnya.
Menurut Nanik, pembagian tugas di jajaran pimpinan telah dilakukan. Agustina Arumsari akan berfokus pada pengelolaan dan pengawasan anggaran, sementara Trenggono bertanggung jawab mempercepat pembangunan SPPG di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Publik Menunggu Transparansi
Munculnya dugaan keterlibatan pejabat internal dalam pengelolaan dapur MBG menambah tantangan bagi pimpinan baru BGN. Selain memastikan program berjalan sesuai target, mereka juga dituntut menjaga integritas tata kelola lembaga.
Bagi jutaan anak yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis, yang terpenting bukan hanya tersedianya makanan bergizi, tetapi juga jaminan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
Karena itu, pengembangan penyidikan yang transparan dan akuntabel menjadi harapan publik agar program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan tidak tercoreng oleh dugaan penyimpangan. (**)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro