PONTIANAK POST - Air mata tak kuasa dibendung Nanik S. Deyang sesaat setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Senin (8/6). Di balik momen haru itu, perempuan yang dipercaya memimpin BGN di tengah badai kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut langsung dihadapkan pada tugas berat: mengevaluasi 63 juta penerima manfaat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah.
Mata Nanik terlihat berkaca-kaca ketika menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan para pejabat negara. Beberapa kali ia menyeka air mata yang mengalir di pipinya sambil berusaha tetap tersenyum. Namun, perhatian publik segera beralih pada pekerjaan besar yang menantinya setelah resmi memimpin lembaga yang tengah menjadi sorotan nasional itu.
Usai dilantik, Nanik mengumumkan rencana refocusing Program MBG. Menurutnya, bantuan gizi negara harus dipastikan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dan tidak lagi diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi penerima.
“Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, ya rasanya tidak perlu kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.
Saat ini jumlah penerima manfaat MBG mencapai sekitar 63 juta orang yang terdiri atas pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah tersebut akan diverifikasi ulang sehingga bisa berkurang ataupun bertambah setelah proses evaluasi selesai dilakukan.
“Nah ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar-benar butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” katanya.
Bagi Nanik, evaluasi tersebut bukan sekadar penataan program. Langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun kembali kredibilitas BGN yang terguncang setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG periode 2025–2026.
Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Fokus lembaga pada 2026, kata Nanik, bukan lagi mengejar kuantitas penerima manfaat, melainkan kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran.
“Kami sudah sampaikan ke Presiden. Di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas,” tegasnya.
Korupsi Anggaran Super Jumbo
Dalam perkara tersebut, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala badan telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga terjadi berbagai pelanggaran, mulai dari proses verifikasi yayasan mitra SPPG, konflik kepentingan, hingga dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Kejaksaan Agung juga mengungkap adanya pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi nasional, termasuk ribuan televisi, puluhan ribu pasang sepatu, dan lebih dari 21 ribu sepeda motor listrik.
Di saat bersamaan, desakan agar penyidikan diperluas juga terus bermunculan. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Kejaksaan Agung mengembangkan perkara tersebut hingga ke level pejabat internal BGN lainnya.
Boyamin mengungkap adanya dugaan seorang pejabat eselon I yang memiliki keterkaitan dengan sekitar 20 dapur MBG. Padahal, pejabat tersebut disebut memiliki fungsi pengawasan di lingkungan BGN.
“Yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya karena memiliki konflik kepentingan. Dia punya sekitar 20 dapur umum,” kata Boyamin.
MAKI mengaku tengah menyiapkan laporan resmi yang akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk mendukung pengembangan penyidikan.
Di tengah situasi tersebut, pelantikan Nanik menjadi simbol dimulainya babak baru di tubuh BGN. Perempuan yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu dinilai memahami persoalan internal lembaga karena terlibat langsung dalam berbagai proses pengawasan dan komunikasi publik.
Usai dilantik, perhatian publik sempat tertuju pada ekspresi haru Nanik yang tampak menitikkan air mata saat menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara di Istana Negara.
Namun di balik momen emosional itu, tantangan yang menanti jauh lebih besar. Selain mengembalikan kepercayaan publik terhadap BGN, Nanik juga harus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Keberhasilan evaluasi terhadap 63 juta penerima manfaat serta pembenahan tata kelola program akan menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Nanik dalam memulihkan kredibilitas lembaga yang memegang peran penting dalam program pemenuhan gizi nasional tersebut.
Bocorkan Nama-Nama Besar
Di tengah upaya pembenahan BGN, penyidikan kasus dugaan korupsi Program MBG juga memasuki babak baru. Salah satu tersangka, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada penyidik Kejaksaan Agung. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengaku menyerahkan daftar lebih dari 20 nama yang diduga memiliki keterlibatan dalam penyimpangan anggaran program tersebut.
Saat ini Sony menjadi tersangka bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung. Namun, menurut Krisna, kliennya mengetahui adanya pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati dan mengatur pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian,” ujar Krisna di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (8/6).
Sony, lanjut Krisna, tidak bermaksud menghindari proses hukum. Sebaliknya, ia memilih bersikap kooperatif dengan membantu penyidik mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam perkara tersebut. Jika permohonan justice collaborator diterima, kesaksian Sony diyakini dapat membuka peluang pengembangan kasus dan mengungkap jaringan yang lebih luas dalam dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG. (jpc/ars)
Editor : Rafael B. Junior