PONTIANAK POST - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan informasi yang menyebut pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 telah dibuka adalah hoaks dan meminta masyarakat tidak mengakses tautan yang beredar di media sosial.
Informasi palsu tersebut menyebar melalui poster digital yang mengatasnamakan rekrutmen CPNS 2026 dan mencantumkan tautan pendaftaran yang diklaim sebagai jalur resmi seleksi aparatur sipil negara.
BKN segera melakukan penelusuran setelah poster tersebut ramai dibagikan dan memicu antusiasme masyarakat yang tengah menantikan pembukaan seleksi CPNS.
BKN Temukan Sejumlah Kejanggalan
Berdasarkan hasil pemeriksaan BKN, salah satu kejanggalan utama pada poster tersebut terdapat pada tautan yang digunakan karena tidak memakai domain resmi pemerintah.
Baca Juga: Siap-siap CPNS 2026, Formasi Diprediksi 160 Ribu
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, mengatakan poster itu memiliki sejumlah indikasi yang patut dicurigai.
Menurut Wisudo, tautan yang beredar berpotensi menjadi bagian dari modus penipuan digital atau phishing yang bertujuan mencuri data pribadi masyarakat.
Selain itu, poster tersebut menggunakan narasi yang mendesak masyarakat agar segera mengklik tautan yang tersedia, sebuah pola yang umum digunakan pelaku kejahatan siber.
Data Pribadi Berisiko Dicuri
BKN mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memasukkan data pribadi seperti nomor KTP, kartu keluarga, alamat, nomor telepon, maupun informasi penting lainnya ke situs yang tidak jelas sumbernya.
Baca Juga: Sinyal Rekrutmen CPNS 2026 Menguat: Kuota Diperkirakan Capai 160 Ribu Formasi, Ini Syaratnya
Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi korban, mulai dari pencurian identitas hingga tindak penipuan yang memanfaatkan data tersebut.
Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
Informasi Resmi Hanya dari Kanal Pemerintah
Wisudo menegaskan seluruh informasi terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS, hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
“BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN,” ujar Wisudo dikutip dari laman resmi BKN.
Baca Juga: 16 CPNS Resmi Jadi PNS di Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora Tekankan Integritas dan Disiplin
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan keinginan menjadi ASN dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
BKN juga mengimbau masyarakat selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya agar tidak menjadi korban hoaks digital.
Diprediksi Segera Dibuka
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan dibuka pada Juli hingga Agustus 2026.
Meski tanggal resmi belum diumumkan, sejumlah kementerian mulai menyiapkan kebutuhan formasi ASN untuk tahun anggaran mendatang.
Baca Juga: Pelatihan Dasar CPNS Tahap II Tahun 2026: Tanam Integritas Sejak Hari Pertama Masuk Kerja
Isu ini menguat setelah beredarnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini. Surat bernomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 itu meminta setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN.
Penyusunan kebutuhan tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain itu juga mengikuti aturan turunan mengenai manajemen PNS dan PPPK.
Pemerintah berencana membuka rekrutmen CASN untuk mengisi kekosongan posisi akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun.
Data Kementerian PANRB mencatat sekitar 160 ribu hingga 166 ribu pegawai pensiun setiap tahun hingga 2026.
Baca Juga: Sekda Tekankan Nilai BerAKHLAK, Latsar CPNS Tahap II Pemprov Kalbar Resmi Dibuka
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB menjelaskan bahwa rekrutmen akan menggunakan prinsip zero growth.
Artinya, jumlah pegawai baru yang direkrut disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun.
“Setiap tahun sekitar 160.000 sampai 166.000 yang pensiun. Jika menggunakan prinsip zero growth, maka jumlah itulah yang akan direkrut kembali,” ujarnya, Jumat (13/3/2026). (*)