PONTIANAK POST – Pemerintah mulai melakukan penataan ulang penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi penyaluran kepada sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu. Langkah tersebut dilakukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto lebih tepat sasaran dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Evaluasi penerima manfaat dilakukan bersamaan dengan kajian efisiensi pelaksanaan MBG yang pada 2026 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun. Fokus program ke depan diarahkan kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Iya benar. Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi nanti misalnya sekolah-sekolah kaya," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6).
Pemerintah Ingin Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Menurut Nanik, selama ini Program Makan Bergizi Gratis diberikan kepada seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun jenis sekolah yang ditempati.
Melalui penataan ulang tersebut, pemerintah ingin memastikan kelompok masyarakat yang memiliki risiko gizi lebih tinggi memperoleh prioritas utama.
"Kami ingin memastikan kelompok yang paling membutuhkan menjadi prioritas utama," ujarnya.
Kelompok 3B Jadi Prioritas
Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah akan memperluas fokus program kepada kelompok yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut dinilai memiliki kebutuhan gizi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak pada masa awal kehidupan.
Urgensi Program Makan Bergizi Gratis semakin terlihat dari kondisi stunting nasional yang masih menjadi tantangan besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diumumkan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024, dari 21,5 persen pada 2023. Capaian ini merupakan pertama kalinya angka stunting Indonesia berada di bawah 20 persen, namun masih jauh dari target nasional sebesar 14,2 persen pada 2029.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang lebih fokus pada kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Karena itu, langkah pemerintah memprioritaskan kelompok 3B dalam Program Makan Bergizi Gratis dinilai sejalan dengan upaya menekan stunting sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, BGN telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit pelayanan yang belum melayani kelompok 3B akan ditangguhkan sementara hingga proses penataan selesai dilakukan.
Efisiensi Anggaran Jadi Perhatian
Selain penajaman sasaran penerima manfaat, pemerintah juga sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran program.
Kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan berbagai skema sedang disiapkan, termasuk pembangunan dapur MBG atau SPPG di daerah 3T dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pemerintah berupaya agar perluasan layanan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebutuhan Anggaran Masih Dihitung
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah tengah melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran MBG.
Namun ia menegaskan seluruh keputusan akan mengikuti arahan Presiden.
"Kami ikuti keputusan Bapak Presiden," ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program tersebut agar kebutuhan anggaran dapat dihitung lebih akurat.
"Dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," katanya.
Antara Efisiensi dan Harapan Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Namun di tengah besarnya kebutuhan anggaran, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Bagi keluarga kurang mampu di daerah terpencil, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi persoalan sehari-hari. Karena itu, penajaman sasaran program diharapkan mampu memperbesar dampak sosial yang dihasilkan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Data resmi BGN menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat hingga awal Maret 2026.
Seiring perluasan cakupan layanan, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat hingga mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026 dan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun. **
Fakta Singkat Program MBG
Poin Penting Evaluasi
- Pemerintah mengevaluasi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Sekolah dari kelompok ekonomi mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas.
- Fokus program dialihkan ke daerah 3T dan kelompok 3B.
- Kelompok 3B meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- Anggaran MBG tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp268 triliun.
- Pemerintah sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran program.