PONTIANAK POST - Pemerintah menyatakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 berpotensi berkurang dari alokasi Rp268 triliun setelah dilakukan penataan tata kelola. Evaluasi awal juga menemukan pembengkakan 6.877 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan hingga Rp12 triliun per tahun.
Temuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6). Pemerintah kini menghitung ulang kebutuhan anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah Tegaskan Bukan Pemangkasan Anggaran
Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak melakukan pemangkasan anggaran MBG. Yang dilakukan adalah menghitung ulang kebutuhan riil setelah ditemukan sejumlah persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program.
Menurut dia, hasil penataan akan menghasilkan angka kebutuhan anggaran yang lebih akurat dibanding perencanaan sebelumnya.
"Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Prasetyo, dilansir Antara.
Baca Juga: Evaluasi Total Penerima MBG: Fokus Dialihkan ke Ibu Hamil, Kelompok Rentan dan Daerah 3T
Saat ini anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan menyeluruh selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.
Target tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dilaksanakan secara nasional.
Hingga Mei 2026, pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis telah mencapai 61.991.412 orang, atau sekitar 74,8 persen dari target.
Pembengkakan Ribuan Titik Dapur Picu Potensi Pemborosan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan salah satu temuan utama dalam evaluasi adalah membengkaknya jumlah titik SPPG atau dapur MBG.
Rencana awal program menetapkan 21.000 titik layanan. Namun dalam perkembangannya jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.
"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulhas.
Menurut perhitungan pemerintah, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan hingga Rp12 triliun setiap tahun apabila tidak segera ditata ulang.
Pembengkakan juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target awal 2.000 titik, jumlahnya berkembang menjadi 8.617 titik.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar anggaran negara tetap digunakan secara efektif tanpa mengurangi tujuan utama program.
Baca Juga: Evaluasi Total Penerima MBG: Fokus Dialihkan ke Ibu Hamil, Kelompok Rentan dan Daerah 3T
Fokus Perbaikan untuk Daerah 3T dan Kelompok Rentan
Prasetyo mengatakan sebagian besar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur. Namun terdapat sejumlah klaster permasalahan yang memerlukan pembenahan segera.
Pemerintah berupaya memastikan masyarakat di wilayah 3T tetap menjadi prioritas penerima manfaat setelah proses penataan selesai.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam dua pekan mendatang.
Langkah ini dinilai penting karena kelompok tersebut merupakan kategori yang paling rentan mengalami masalah gizi dan stunting.
Sekolah Penerima MBG Akan Dievaluasi Ulang
Pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat dengan menyesuaikan distribusi program berdasarkan prioritas dan kebutuhan.
Evaluasi akan dilakukan terhadap sekolah-sekolah penerima MBG untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sejak awal.
"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak," kata Prasetyo.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran.
BGN Terapkan Moratorium Dapur Baru
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan pihaknya telah memulai langkah efisiensi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
Kebijakan pertama yang diterapkan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang terdaftar melalui virtual account. Seluruh titik tersebut akan ditata ulang untuk mengukur kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Nanik S. Deyang menegaskan langkah efisiensi tidak akan mengubah tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Namun, BGN saat ini lebih mengutamakan peningkatan kualitas layanan, pemerataan distribusi, dan ketepatan sasaran dibanding sekadar mengejar angka penerima manfaat.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, tetapi tanpa mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik.
Program MBG menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah. Karena menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, setiap perbaikan tata kelola dinilai penting agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.*
Editor : Uray Ronald