PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mempercepat pencarian sumber energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu langkah yang menjadi prioritas adalah mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair (LPG) ke gas alam terkompresi (CNG).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas sektor energi dan hilirisasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6) malam.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi.
Prabowo Fokuskan Transisi dari LPG ke CNG
Usai rapat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan Presiden Prabowo meminta kementeriannya mempercepat pengembangan energi alternatif yang lebih aman bagi ketahanan energi nasional.
Menurut Bahlil, fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong peralihan penggunaan LPG ke CNG sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
"Yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," kata Bahlil dilansir Antara.
Baca Juga: Beralih ke CNG Pengganti LPG 3 Kg Tak Perlu Ganti Kompor: Cukup Pasang Tabung, Api Lebih Biru
Langkah tersebut dinilai strategis karena konsumsi LPG nasional masih sangat bergantung pada impor. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk kebutuhan domestik.
Percepatan transisi dari LPG ke CNG juga didukung oleh kondisi sumber daya gas nasional yang masih melimpah.
Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia memiliki cadangan gas bumi sekitar 55,85 triliun kaki kubik (TCF) per awal 2025, dengan cadangan terbukti mencapai 34,78 TCF.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Pada 2024, Indonesia mengimpor sekitar 6,9 juta ton LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 8,9 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,96 juta ton.
Pada 2025, impor menyumbang sekitar 80,58 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan hingga Februari 2026 angkanya naik menjadi 83,97 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi domestik sebagai alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Geopolitik Global Jadi Pertimbangan Pemerintah
Bahlil mengatakan pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada energi, tetapi juga sektor hilirisasi yang menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
Pemerintah mencermati dinamika geopolitik dunia yang hingga kini masih memengaruhi stabilitas rantai pasok energi internasional.
"Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif," ujarnya.
Baca Juga: CNG Ganti LPG 3 Kg Mulai Tahun Ini, ESDM Siapkan Tabung Khusus
Kebijakan diversifikasi energi dinilai menjadi langkah antisipatif untuk mengurangi risiko gangguan pasokan yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.
Harga BBM dan LPG Subsidi Dipastikan Tetap
Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pasokan energi nasional.
Bahlil menegaskan pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
"Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bahlil.
Sementara itu, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar dan menyesuaikan perkembangan harga energi global.
Menurut Bahlil, prioritas pemerintah adalah melindungi kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat subsidi energi.
"Yang penting adalah kita menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi," ujarnya.
Menjaga Kehidupan Masyarakat di Tengah Tekanan Ekonomi
Kepastian harga BBM subsidi dan LPG subsidi memiliki dampak langsung terhadap jutaan keluarga Indonesia. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, stabilitas harga energi menjadi faktor penting untuk menjaga pengeluaran harian tetap terkendali.
Di banyak daerah, subsidi energi juga berperan dalam menopang aktivitas usaha mikro, pedagang kecil, nelayan, hingga pelaku ekonomi informal yang bergantung pada biaya operasional yang terjangkau.
Baca Juga: CNG Pengganti LPG 3 KG Masuk Tahap Uji Coba, Bahlil: Harga Lebih Murah 30 Persen
Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Tetap Aman
Selain BBM dan LPG, pemerintah turut mengevaluasi kondisi pasokan listrik nasional. Bahlil membantah adanya kelangkaan batu bara yang dapat mengganggu operasional pembangkit listrik.
Menurut dia, stok batu bara yang menjadi penopang utama pembangkit listrik PLN masih dalam kondisi aman.
"Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," kata Bahlil.
Ia mengakui terdapat gangguan teknis pada beberapa mesin pembangkit listrik yang sempat memengaruhi pelayanan di sejumlah daerah.
Namun pemerintah bersama PLN tengah melakukan percepatan penanganan agar pasokan listrik kembali stabil.
Upaya Hentikan Pemadaman Listrik di Daerah
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meminimalkan bahkan menghilangkan pemadaman listrik yang sempat terjadi di beberapa wilayah.
Bahlil menyatakan koordinasi dengan PLN terus dilakukan agar gangguan teknis dapat segera diatasi.
"Kami upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman," katanya.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kepastian pasokan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang memengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari.
Ketahanan Energi Jadi Agenda Strategis Nasional
Arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi LPG ke CNG menunjukkan fokus pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, stabilitas harga energi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.*
Editor : Uray Ronald