PONTIANAK POST - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan informasi mengenai bantuan sosial tunai sebesar Rp5,4 juta bukan merupakan program baru yang akan diterima seluruh masyarakat, melainkan hanya ilustrasi akumulasi manfaat dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah berjalan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menyusul munculnya berbagai interpretasi terkait pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai rencana transformasi sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital.
"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis.
Nilai Rp5,4 Juta Hanya Simulasi Akumulasi Bantuan
Jodi menjelaskan angka Rp5,4 juta merupakan gambaran estimasi maksimal bantuan yang dapat diterima rumah tangga penerima manfaat dari berbagai program sosial yang sudah ada.
Menurutnya, angka tersebut tidak bisa disamaratakan karena setiap keluarga memiliki kondisi ekonomi dan kriteria penerima bantuan yang berbeda.
Baca Juga: Kemiskinan di Sanggau Ditarget Turun 3,30 Persen, Susana: Jangan Hanya Andalkan Bansos
"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujar Jodi.
Ia menambahkan manfaat riil yang diterima masyarakat bergantung pada tingkat kelayakan atau eligibilitas masing-masing penerima.
"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," katanya.
Pemerintah Fokus Perbaiki Akurasi Penyaluran
Jodi menegaskan pemerintah saat ini tidak sedang mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan.
Sebaliknya, pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola bantuan agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurut DEN, transformasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan subsidi.
"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Jodi.
Uji coba digitalisasi penyaluran bansos saat ini telah dilakukan di sejumlah daerah dan masih terus dievaluasi sebelum diterapkan secara nasional.
Digital Single ID Jadi Fondasi Reformasi Bansos
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih terintegrasi melalui Digital Single ID.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6), Luhut menyebut seluruh program bantuan sosial dan transfer tunai nantinya akan dihimpun dalam satu sistem yang lebih akurat.
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut.
Menurut Luhut, penggunaan Digital Single ID yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan membantu pemerintah mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih tepat.
Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujar Luhut.
Bagi jutaan keluarga penerima manfaat, perubahan ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan data dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan. (*)
Editor : Efprizan