PONTIANAK POST - Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang memengaruhi sektor energi dunia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungan terhadap impor minyak yang tinggi, sementara produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional.
“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ujar Qodari, Sabtu (13/6/2026).
Qodari menjelaskan bahwa kebutuhan energi nasional saat ini jauh melampaui kemampuan produksi domestik.
Ia menyebut konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi nasional hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasar internasional, sehingga harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi fluktuasi global.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya menempatkan kemandirian energi sebagai agenda utama nasional.
Berbagai strategi tengah disiapkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor, termasuk penguatan energi berbasis sumber daya dalam negeri.
“Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo,” katanya.
Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan energi terbarukan dan substitusi bahan bakar, seperti program biodiesel B50 untuk solar serta rencana campuran etanol E20 untuk bensin.
Qodari juga menyoroti bahwa harga BBM nonsubsidi di Indonesia sangat dipengaruhi kondisi geopolitik global, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Konflik yang melibatkan negara-negara produsen minyak seperti Iran dan dinamika di Selat Hormuz disebut berdampak langsung terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Situasi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan energi secara hati-hati agar tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Meski terjadi penyesuaian pada BBM nonsubsidi, pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap tidak mengalami perubahan.
Qodari menegaskan skema subsidi tetap dijaga untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak.
“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan nggak naik, tetap,” ujarnya.
Pemerintah menilai kebijakan energi saat ini merupakan bagian dari reformasi struktural menuju kemandirian energi nasional.
Namun, tantangan terbesar tetap berada pada pengurangan ketergantungan impor minyak yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan energi dalam negeri.
Di tengah tekanan global dan transisi energi, pemerintah menegaskan arah kebijakan tetap berfokus pada ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro