PONTIANAK POST - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus bebas dari praktik titipan, suap, maupun pungutan. Program pendidikan berasrama itu ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang kesulitan mengakses pendidikan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar proses penerimaan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Tidak boleh ada titipan. Menteri tidak boleh, gubernur tidak boleh, bupati dan wali kota juga tidak boleh. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria dan dijangkau petugas,” kata Saifullah, Minggu (14/6).
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Program ini menyasar anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.
Petugas akan mendata dan mendekati keluarga calon siswa. Jika orang tua menyetujui, kepala daerah menetapkan calon siswa dan mengusulkannya ke kementerian untuk mendapatkan penetapan resmi.
Saifullah juga meminta kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bekerja profesional serta mengedepankan empati dalam mendampingi siswa. “Kita ingin mereka bekerja dengan empati, penuh kasih sayang, dan bekerja dengan hati, tetapi tetap berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menilai program tersebut mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan. Perkembangan tidak hanya terlihat pada aspek akademik, tetapi juga karakter dan kepercayaan diri siswa. “Anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih sehat, dan yang paling penting memiliki semangat untuk menggapai cita-cita,” katanya.
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (ant)
Editor : Hanif