PONTIANAK POST – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk menjalankan program kompor listrik.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Bahlil, program kompor listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini membebani neraca energi nasional.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu sebesar Rp815,56 miliar," kata Bahlil.
Ia meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk melakukan pendataan wilayah yang berpotensi menjadi sasaran program agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujarnya dikutip dari Antara.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik, Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Program Baru dalam RAPBN 2027
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik.
Kedua program tersebut masuk dalam kategori program baru yang akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Pemerintah menegaskan bahwa besaran anggaran yang diajukan masih dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional pada tahun anggaran 2027.
Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor LPG
Wacana pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan isu baru. Program serupa pernah didorong pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari strategi pengurangan impor energi.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.
Kini, isu tersebut kembali mengemuka seiring meningkatnya tekanan terhadap pasar energi global.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya mendorong pemerintah mempercepat transisi penggunaan kompor listrik karena dinilai lebih efisien dibandingkan terus mengandalkan subsidi LPG impor.
Menurut Eddy, sekitar 75–80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga rentan terhadap gejolak harga energi dunia.
"Harga LPG sejalan dengan harga minyak mentah," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Percepatan Transisi LPG ke CNG, Fokus Jaga Ketahanan Energi dan Daya Beli Rakyat
Ketahanan Energi dan Elektrifikasi Nasional
Usulan program kompor listrik dinilai sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi domestik, khususnya listrik yang sebagian besar diproduksi dari sumber daya dalam negeri.
Selain mengurangi impor LPG, peningkatan elektrifikasi sektor rumah tangga juga berpotensi meningkatkan pemanfaatan kapasitas pembangkit listrik nasional yang saat ini masih memiliki cadangan daya cukup besar di berbagai wilayah.
Kementerian ESDM mencatat ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Pada 2025, porsi impor LPG mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan nasional, sedangkan hingga Februari 2026 angkanya meningkat menjadi 83,97 persen.
Tingginya ketergantungan tersebut terjadi karena konsumsi LPG domestik terus bertambah, dari sekitar 25.000 metrik ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 26.000 metrik ton per hari pada awal 2026.
Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM juga menunjukkan volume impor LPG mencapai sekitar 7,49 juta ton pada 2025 dari total konsumsi nasional sekitar 9,24 juta ton.
Pada akhir 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyebut alokasi subsidi LPG dalam APBN berada di kisaran Rp82 triliun.
Tantangan Implementasi di Masyarakat
Meski menawarkan potensi penghematan devisa dan pengurangan impor energi, implementasi program kompor listrik diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan.
Di antaranya adalah kesiapan jaringan listrik rumah tangga, perubahan perilaku konsumen, kebutuhan edukasi masyarakat, serta jaminan bahwa biaya penggunaan kompor listrik tetap kompetitif dibandingkan LPG bersubsidi.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, skema insentif, dan penerimaan masyarakat sebagai pengguna akhir.
Pengalaman uji coba kompor induksi di Surakarta dan Denpasar pada 2022 memberikan gambaran awal mengenai peluang dan tantangan program substitusi LPG.
Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat dilibatkan dalam proyek percontohan tersebut. Evaluasi PLN menunjukkan masyarakat dapat beradaptasi dengan penggunaan kompor induksi melalui pendampingan dan sosialisasi yang memadai.
Di sisi lain, sebagian masyarakat masih khawatir terhadap ketergantungan pada pasokan listrik, kebutuhan peralatan masak khusus berbahan ferromagnetik, serta perubahan kebiasaan memasak yang telah lama menggunakan kompor gas.
Berbagai diskusi publik dan tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa faktor kenyamanan, keandalan listrik, dan kecocokan dengan pola memasak sehari-hari menjadi aspek penting yang harus diperhatikan sebelum implementasi dalam skala nasional.
Menuju Transisi Energi yang Lebih Efisien
Usulan anggaran kompor listrik dalam RAPBN 2027 menunjukkan pemerintah kembali membuka ruang bagi strategi diversifikasi energi rumah tangga.
Jika dijalankan secara terukur dan didukung infrastruktur yang memadai, program tersebut berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan ketergantungan impor LPG, mengurangi beban subsidi energi, serta mempercepat agenda transisi energi nasional menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.*
Editor : Uray Ronald