PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Massa dari organisasi mahasiswa Katolik, PMKRI Cabang Jakarta Pusat, menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026), untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa sejumlah atribut protes dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Mereka menilai pelaksanaan program di sejumlah daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Soroti Pelaksanaan MBG di Wilayah 3T
Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek, mengaku menemukan sejumlah persoalan saat melakukan pemantauan dan wawancara dengan masyarakat di daerah 3T, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Menurut dia, kualitas makanan yang diterima siswa di sejumlah lokasi dinilai tidak layak konsumsi. Akibatnya, makanan yang seharusnya dikonsumsi peserta didik tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan program.
"Itu dijadikan makanan babi di daerah-daerah 3T misalnya di NTT. Saya adalah orang NTT dan saya pernah ke sana, pernah mewawancarai masyarakat di sana," ujarnya saat aksi berlangsung.
Yohanes menilai konsep MBG memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan perlu mendapat perhatian serius agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima.
Ia juga menyoroti laporan mengenai dugaan makanan basi yang diterima siswa serta kasus gangguan kesehatan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
Mahasiswa Minta Transparansi dan Evaluasi
PMKRI Jakarta Pusat menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, termasuk mekanisme distribusi, pengawasan kualitas makanan, dan penggunaan anggaran.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memastikan setiap penyelenggara program memiliki kapasitas yang memadai sehingga pelayanan kepada siswa dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
"Oleh karena itu kami dari PMKRI Cabang Jakarta Pusat hari ini hadir dengan membawa satu tuntutan agar mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total program-program populis yang tidak realistik dan tidak tepat sasaran seperti MBG," kata Yohanes.
Selain MBG, massa aksi juga menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan dampaknya terhadap anggaran negara.
Pemerintah Tetap Lanjutkan MBG Sambil Lakukan Perbaikan
Menanggapi berbagai kritik terhadap MBG, pemerintah sebelumnya menegaskan program tersebut tetap dilanjutkan sembari dilakukan pembenahan tata kelola. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.
Data pemerintah menunjukkan hingga Mei 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 61,9 juta penerima manfaat atau hampir 75 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Program tersebut didukung lebih dari 28 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui sertifikasi higiene dan sanitasi, mekanisme pengaduan masyarakat, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas program. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro