PONTIANAK POST- Perkebunan kelapa sawit rakyat di berbagai daerah tengah menghadapi tekanan ganda berupa serangan penyakit ganoderma dan penurunan tajam harga tandan buah segar (TBS) yang berdampak langsung pada pendapatan petani.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai kedua persoalan tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan usaha perkebunan rakyat jika tidak segera ditangani secara terstruktur.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, menyebut penyebaran ganoderma mulai meluas di sejumlah sentra perkebunan sawit, termasuk di Kalimantan Timur.
“Ganoderma merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena menyerang bagian akar dan batang tanaman tanpa gejala yang mudah dikenali petani,” ujar Gulat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, berbeda dengan hama lain yang dapat terlihat secara langsung, ganoderma bekerja secara perlahan hingga menyebabkan tanaman layu dan mati dalam waktu singkat.
“Ganoderma ini pembunuh berdarah dingin. Tidak tampak seperti hama lainnya, tetapi bisa membuat tanaman layu dan mati dalam waktu relatif singkat,” tegasnya dalam Workshop Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Menurut Gulat, sejumlah daerah sentra sawit di Kaltim mulai melaporkan peningkatan kasus infeksi penyakit tersebut sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini agar kerugian petani tidak semakin meluas.
Selain ancaman penyakit, petani juga terdampak anjloknya harga TBS dalam beberapa waktu terakhir. Gulat menyebut salah satu penyebab utama kondisi ini adalah tidak stabilnya mekanisme referensi harga akibat tidak optimalnya pelaksanaan tender harian minyak sawit mentah (CPO) di Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).
Ia menjelaskan, ketika tender mengalami withdrawal atau kegagalan transaksi berulang, pasar kehilangan acuan harga yang selama ini menjadi dasar penetapan harga TBS di tingkat petani.
Dampak paling berat dirasakan oleh petani swadaya yang menguasai sekitar 93 persen dari total 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat. Tanpa acuan harga yang jelas, posisi tawar petani menjadi lemah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS).
Sementara itu, petani plasma yang hanya sekitar tujuh persen masih mendapatkan perlindungan melalui mekanisme penetapan harga pemerintah daerah, meski tetap terdampak penurunan harga CPO.
Apkasindo pun mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali Bursa CPO Indonesia serta memastikan mekanisme tender KPBN berjalan normal guna menciptakan transparansi harga yang adil bagi petani.
Asosiasi juga mendukung langkah pemerintah dalam menindak tegas PKS yang membeli TBS di bawah harga kewajaran.
“Perusahaan yang sengaja menekan harga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus ditindak tegas. Langkahnya bisa melalui pembentukan satgas hingga pencabutan izin usaha,” kata Gulat.
Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur, Betman Siahaan, mengatakan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser menjadi wilayah yang paling terdampak serangan ganoderma serta kumbang tanduk.
Ia menilai banyak petani belum memahami gejala awal penyakit ganoderma sehingga penanganan sering terlambat dilakukan.
“Banyak petani mengira tanaman mati karena tersambar petir, padahal penyebab sebenarnya adalah infeksi jamur pada akar dan batang,” ujarnya dalam kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Terkait harga TBS, Betman mengungkapkan bahwa di Kalimantan Timur harga sempat anjlok dari sekitar Rp3.000 per kilogram menjadi Rp1.200 per kilogram berdasarkan hasil rapat Apkasindo.
Pada kondisi tersebut, sebagian besar pendapatan petani habis untuk biaya panen dan transportasi, sehingga keuntungan bersih hanya sekitar Rp200 per kilogram.
“Banyak petani akhirnya memilih menunda panen karena tidak lagi ekonomis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan berupa penumpukan stok pada pelaku usaha pengumpul akibat jatuhnya harga secara tiba-tiba.
Apkasindo Kaltim mendorong penerapan satu harga TBS secara nasional serta percepatan pembentukan BUMN pengelola CPO untuk mengurangi praktik monopoli dalam tata niaga sawit. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas