PONTIANAK POST – Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, terus mendorong realisasi kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut peluang tersebut, namun menegaskan pentingnya alih teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan standar keselamatan internasional.
Direktur Utama Rosatom, Alexey Likhachev, menilai PLTN terapung lebih sesuai untuk Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan luas dibandingkan pembangkit konvensional di daratan.
Menurutnya, reaktor nuklir yang ditempatkan di atas kapal atau tongkang dapat menjadi solusi penyediaan energi bagi daerah pesisir dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik besar.
"Hingga saat ini, Rusia menjadi satu-satunya negara yang mengoperasikan PLTN terapung komersial, yakni Akademik Lomonosov," kata Likhachev dalam keterangan yang disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, belum lama ini.
Rosatom saat ini mengoperasikan Akademik Lomonosov di Pelabuhan Pevek, Timur Jauh Rusia. Fasilitas berkapasitas sekitar 70 megawatt (MW) itu memasok listrik dan energi panas bagi puluhan ribu penduduk di kawasan terpencil.
Penjajakan kerja sama dilakukan setelah delegasi Rosatom berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Pembahasan mencakup peluang pembangunan reaktor terapung dengan melibatkan industri nasional guna mendorong lokalisasi teknologi.
Likhachev menyebut Indonesia menunjukkan minat besar terhadap pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerja sama nuklir harus memberikan manfaat lebih dari sekadar pasokan listrik. "Pengalaman luas yang dimiliki Rusia di bidang ini menjadi landasan kuat untuk membangun kerja sama," ujarnya.
Menurut Sugiono, pemerintah menginginkan setiap proyek nuklir disertai transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kemampuan industri dalam negeri.
Selain sektor energi, Rosatom juga menawarkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, teknologi digital, material maju, manufaktur aditif, dan kedokteran nuklir.
Rosatom melihat Asia Tenggara sebagai pasar energi masa depan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi. Perusahaan itu memperkirakan kawasan ASEAN berpotensi membutuhkan puluhan reaktor modular kecil dan beberapa reaktor berkapasitas gigawatt dalam beberapa dekade mendatang.
Dua Provinsi Jadi Kandidat
Kalimantan Barat dan Bangka Belitung menjadi dua provinsi yang memiliki posisi strategis dalam rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan diambil pada 2027 dan pembangkit mulai beroperasi pada 2032 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Keberadaan cadangan uranium dan thorium di kedua daerah tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi nuklir. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional, energi nuklir diproyeksikan menjadi sumber pasokan yang stabil sekaligus rendah emisi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia saat ini memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN dalam mengembangkan energi nuklir.
“Dari sisi teknologi, pembiayaan, hingga regulasi, Indonesia relatif lebih siap,” ujar Airlangga dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026, belum lama ini.
Cadangan uranium dan thorium yang tersebar di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung dinilai menjadi kekuatan tersendiri. Ketersediaan bahan baku tersebut dapat mendukung keberlanjutan operasional PLTN dalam jangka panjang.
Data BRIN yang melanjutkan hasil eksplorasi BATAN menunjukkan potensi mineral radioaktif uranium di Kalimantan Barat mencapai sekitar 26 ribu ton. Sebagian besar cadangan tersebut berada di wilayah Nanga Kalan, Kabupaten Melawi, Kalbar yang sejak lama menjadi lokasi penelitian dan eksplorasi bahan baku nuklir. Sementara dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 mencatat potensi uranium dan thorium di Melawi sebesar 24.112 ton yang dapat dimanfaatkan sebagai energi primer bagi PLTN.
Pemerintah menargetkan PLTN mulai menghasilkan listrik pada 2032. Kapasitas pembangkit akan dikembangkan secara bertahap hingga mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040.
Pengembangan PLTN juga akan memanfaatkan teknologi small modular reactor (SMR) yang dinilai lebih fleksibel dan efisien. Teknologi tersebut memungkinkan pembangunan pembangkit dengan kapasitas lebih kecil namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan energi di masa depan.
Keberadaan PLTN diproyeksikan menjadi penopang bagi sektor industri yang membutuhkan pasokan listrik besar dan stabil. Industri pengolahan mineral atau smelter serta pusat data (data center) termasuk sektor yang diperkirakan akan mendapat manfaat dari ketersediaan energi tersebut.
Selain memperkuat ketahanan energi, pengembangan PLTN menjadi bagian dari strategi pemerintah mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Energi nuklir dipandang mampu melengkapi sumber energi baru terbarukan lainnya dalam menekan emisi karbon.
Masuknya Kalimantan Barat dan Bangka Belitung dalam peta pengembangan energi nuklir nasional membuka peluang baru bagi perekonomian daerah. Investasi, pengembangan industri pendukung, hingga kebutuhan tenaga kerja berkeahlian khusus berpotensi tumbuh seiring percepatan proyek tersebut.
Bagi Kalimantan Barat, keberadaan cadangan uranium menjadikan provinsi ini bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berpeluang menjadi bagian penting dalam transformasi energi nasional.
Meski dinilai memiliki kesiapan dari sisi teknologi dan regulasi, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi nuklir.
Komunikasi publik yang transparan serta peningkatan kapasitas tenaga ahli menjadi faktor penting agar pengembangan PLTN dapat berjalan sesuai target. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro