PONTIANAK POST- Indonesia menegaskan kesiapan memasuki fase baru pengembangan pasar karbon dunia melalui penguatan tata kelola sektor kehutanan yang dinilai semakin matang dan berstandar internasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini telah bergerak dari tahap perumusan kebijakan menuju implementasi nyata berbagai instrumen pasar karbon yang kredibel, transparan, dan memberikan dampak signifikan terhadap upaya penanganan perubahan iklim.
"Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan," kata Raja Juli Antoni dalam pertemuan "The Coalition Senior Representatives Meeting" di sela London Climate Action Week di London, Inggris, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, komitmen tersebut tercermin melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Ia menjelaskan, regulasi itu menjadi landasan hukum penting untuk memastikan tata kelola yang baik, menjaga integritas lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan dijadwalkan menyerahkan Persetujuan Menteri sekaligus menerbitkan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026.
Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama dalam mendukung operasional pasar karbon nasional.
"Kehadiran SRUK akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global," ujar Raja Juli Antoni.
Pada saat yang sama, sejumlah proyek karbon kehutanan Indonesia akan didaftarkan menggunakan standar yang telah mendapat pengakuan internasional.
"Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia mengelola potensi besar solusi berbasis alam mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS," katanya.
Dalam forum tersebut, Raja Juli Antoni juga mengajak komunitas internasional memperkuat kerja sama melalui tiga langkah kolektif, yakni mengirimkan sinyal positif kepada pasar terkait pentingnya kredit karbon berintegritas tinggi, mendorong perusahaan dan lembaga keuangan global mengadopsi kredit karbon berkualitas dalam strategi transisi iklim, serta mempererat kolaborasi internasional di bawah Article 6 Perjanjian Paris.
"Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya," ujarnya. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas