PONTIANAK POST- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan kesehatan tidak boleh menggeser fokus utama pemerintah untuk mengatasi kekurangan dokter, terutama di wilayah terpencil dan daerah yang masih minim tenaga medis.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi menanggapi usulan pemanfaatan AI untuk membantu menganalisis kondisi pasien di daerah yang mengalami keterbatasan tenaga kesehatan.
"Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu. Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, AI, dan teknologi-teknologi lainnya, jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah," ujar Budi usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kehadiran dokter tetap menjadi faktor utama dalam pelayanan kesehatan karena proses diagnosis dan pemeriksaan pasien tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
Budi menilai dokter dan tenaga medis tetap harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien, termasuk melihat dan menyentuh pasien untuk memperoleh analisis yang lebih akurat terkait kondisi kesehatan yang dialami.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan pemanfaatan AI sebagai salah satu solusi sementara untuk membantu masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap dokter.
Menurut Nihayatul, teknologi AI berpotensi membantu proses analisis awal terhadap penyakit pasien, terutama di wilayah yang hingga kini masih kekurangan tenaga medis.
"Bisa enggak, ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu, ini kita bisa dibantu AI, paling tidak untuk membantu pasien kita menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja,” ujarnya.
Ia menilai persoalan distribusi dokter di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Selain jumlah tenaga medis yang belum mencukupi kebutuhan, proses pendidikan dokter juga membutuhkan waktu yang relatif panjang.
Karena itu, kata dia, pemanfaatan teknologi dapat menjadi alternatif sementara sambil menunggu peningkatan jumlah dokter dan pemerataan penempatannya di berbagai daerah.
"Kalau menunggu, kan, enggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Nah, bisa enggak, dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu," tuturnya.
Nihayatul juga menyoroti perkembangan teknologi kesehatan yang memungkinkan pelaksanaan operasi jarak jauh dan berharap konsep serupa dapat diterapkan untuk pemeriksaan kesehatan di daerah yang belum memiliki dokter.
"Karena Pak Menteri, kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh, ya, Pak? Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya," katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan peningkatan jumlah dokter dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sebagai langkah utama untuk memperkuat layanan kesehatan nasional, sementara pemanfaatan AI dan teknologi digital diposisikan sebagai pendukung dalam memperluas akses pelayanan kepada masyarakat. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas