PONTIANAK POST – Operasional haji 2026 segera berakhir dengan seluruh jemaah Indonesia dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 1 Juli mendatang. Di balik penyelenggaraan yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya, tingginya angka kematian jemaah haji dan kepadatan tenda Mina masih menjadi perhatian.
Komnas Haji meminta pemerintah segera menyiapkan langkah perbaikan untuk penyelenggaraan haji 2027. Salah satunya dengan mengumumkan nominasi calon jemaah sejak Juli atau paling lambat Agustus 2026.
"Cukup nama-nama nominasi saja," ujar Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj, Jumat (27/6).
Menurut Mustolih, pengumuman lebih awal memberi kesempatan bagi calon jemaah untuk meningkatkan kondisi kesehatan sebelum berangkat. Pemerintah juga memiliki waktu lebih panjang untuk menyiapkan pengganti apabila ada calon jemaah yang mengalami sakit berat.
Selain itu, calon jemaah memiliki waktu lebih leluasa menyiapkan biaya pelunasan. "Misalnya ada yang ingin menjual kebun, masih ada banyak waktu," ungkapnya.
Baca Juga: Kepulangan Jemaah Haji Kalbar 1447 H/2026 M Berjalan Lancar, Satu Masih Dirawat di Madinah
Mustolih juga mengusulkan skema pelunasan biaya haji dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Pelunasan awal dapat mengacu pada besaran biaya tahun sebelumnya.
Layanan Haji Dinilai Lebih Baik
Mustolih menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan kemajuan meski Kementerian Haji hanya memiliki waktu efektif sekitar tujuh bulan untuk melakukan persiapan.
"Menteri Haji dan wakilnya resmi dilantik pada 9 April 2025. Kemudian, jemaah sudah berangkat pada April 2026," ujarnya.
Menurut dia, kementerian baru tersebut sempat menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pemerintah juga masih melibatkan banyak petugas dari Kementerian Agama, terutama di daerah.
Proses pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah dinilai jauh lebih lancar dibanding musim sebelumnya. Perbaikan itu didukung sistem pengaturan yang diterapkan otoritas Arab Saudi.
Gangguan distribusi jemaah dari bus menuju tenda di Arafah hanya terjadi di beberapa titik. Sementara itu, kondisi di Muzdalifah juga lebih terkendali berkat penerapan skema murur, yakni jemaah hanya melintas tanpa bermalam.
Tenda Mina Masih Overkapasitas
Meski sejumlah layanan membaik, persoalan kepadatan tenda di Mina belum sepenuhnya teratasi.
Mustolih menyebut kapasitas beberapa tenda, terutama yang ditempati jemaah asal Jawa Barat dan kelompok terbang Sumatera Utara, masih belum memadai.
"Di beberapa tenda masih terjadi overkapasitas," ujarnya.
Menurut dia, posisi Indonesia yang berada pada layanan kategori D menyebabkan lokasi tenda berada di bagian paling belakang kawasan Mina.
Pemerintah sebenarnya telah menerapkan skema tanazul, yakni sebagian jemaah menginap di hotel sehingga tidak bermalam di Mina. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum berjalan secara masif.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Sambut Kepulangan Perdana Jemaah Haji di Embarkasi Batam
Tingginya Angka Kematian Jadi Evaluasi
Selain persoalan akomodasi, tingginya angka kematian jemaah masih menjadi perhatian utama.
Hingga akhir operasional, sekitar 350 jemaah Indonesia wafat. Jumlah tersebut memang lebih rendah dibanding musim haji 2025 yang melampaui 400 orang, tetapi tetap dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh.
Karena itu, Mustolih meminta pemerintah mempertahankan pemeriksaan kesehatan sebelum pelunasan biaya haji agar hanya jemaah yang benar-benar siap secara fisik diberangkatkan.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memanfaatkan secara maksimal jadwal penyelenggaraan haji 2027 yang telah diumumkan Arab Saudi sehingga seluruh tahapan persiapan dapat dilakukan lebih matang.
Wamenhaj Minta Penyambutan Tidak Berlebihan
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyoroti aspek kesehatan jemaah saat kepulangan ke Tanah Air.
Ia meminta pemerintah daerah tidak menggelar seremoni penyambutan yang terlalu lama agar jemaah dapat segera beristirahat.
"Kepada jajaran pemda, tidak perlu melakukan upacara penyambutan jemaah dengan durasi lama," ujarnya.
Menurut Dahnil, jemaah telah menjalani rangkaian ibadah yang menguras tenaga, ditambah perjalanan panjang menuju Indonesia.
Baca Juga: Pemulangan Jemaah Haji Kalbar Dimulai, Bandara Supadio Siaga Lima Hari Penuh
Terkait sekitar 350 kasus kematian jemaah, Dahnil memastikan hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Kementerian Haji.
"Mau tidak mau, kami harus lebih tegas terkait dengan jemaah-jemaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia," tuturnya.
Selain kesehatan, Dahnil juga menyoroti layanan penerbangan. Ia menyebut tingkat on time performance Garuda Indonesia saat fase keberangkatan mencapai 98 persen, namun mengalami penurunan pada fase kepulangan.
"Tapi kemudian pulangnya agak menurun," ungkapnya.
Pemerintah berencana berdiskusi dengan Garuda Indonesia untuk mengevaluasi penyebab keterlambatan sekaligus mencari solusi bagi penyelenggaraan haji berikutnya.*
Editor : Uray Ronald