PONTIANAK POST- Presiden Prabowo Subianto menargetkan penataan besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan negara dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban terhadap BUMN. Dari jumlah yang ada saat ini, lebih dari 200 perusahaan telah ditutup sebagai bagian dari proses restrukturisasi.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu.
Presiden menjelaskan jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga mencapai sekitar 250 perusahaan. Dengan rencana tersebut, lebih dari 750 perusahaan negara akan ditutup dalam rangka penataan organisasi.
"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo saat meminta penjelasan kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai target jumlah BUMN ke depan.
Menurut Prabowo, jumlah BUMN yang terlalu besar selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi, termasuk biaya operasional untuk jajaran direksi dan komisaris, terutama pada perusahaan yang tidak memberikan keuntungan.
"750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Prabowo.
Ia meminta proses penataan tersebut segera diselesaikan agar dalam dua tahun ke depan BUMN dapat beroperasi lebih efektif, terbuka, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan akademisi agar BUMN mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kegiatan riset dan inovasi.
Prabowo menilai usulan tersebut positif, namun menekankan pentingnya memastikan perusahaan negara memiliki kemampuan menghasilkan laba terlebih dahulu.
"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujarnya. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas