PONTIANAK POST – Kematian lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) memicu desakan agar pemerintah membentuk tim investigasi independen. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai peristiwa tersebut harus diusut secara transparan demi mengungkap penyebab kematian sekaligus mengevaluasi pelibatan militer dalam program sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan desakan itu pada Minggu (28/6). Mereka menilai tragedi yang merenggut lima nyawa tersebut tidak boleh berhenti pada pemberian santunan, tetapi harus diikuti proses investigasi yang akuntabel.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, lima peserta latsarmil calon manajer KDKMP yang meninggal dunia memiliki kronologi berbeda.
Anisa Muyassaroh meninggal pada 18 Juni 2026 di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan. Hasil pemeriksaan medis menyatakan korban meninggal akibat heat stroke (sengatan panas).
Pada hari yang sama, Yonanda Muhammad Taufiq meninggal di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Amborawang, Kalimantan Timur. Pemeriksaan medis menyebut penyebab kematiannya adalah cardiac arrest (henti jantung).
Selanjutnya, Novia Rahmadhani Sitohang meninggal pada 23 Juni 2026. Berdasarkan keterangan medis, korban mengalami heat stroke yang berujung pada henti jantung.
Korban keempat, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal pada 26 Juni 2026 setelah sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya saat mengikuti pelatihan. Hingga kini, penyebab pasti kematiannya masih menunggu penjelasan resmi.
Sementara itu, Nola Dya Sari sempat mengikuti pembelajaran di kelas tanpa keluhan pada Jumat (26/6). Sekitar pukul 18.45 WIB, ia mengeluhkan sesak napas dan badan terasa panas sebelum dilarikan ke IGD RS Singkawang, lalu dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang. Saat menjalani perawatan, Nola mengalami cardiac arrest.
Tim medis telah melakukan resusitasi jantung dan kardioversi, namun nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21.03 WIB. Sebelum mengikuti pelatihan, Nola dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dengan catatan memiliki kelebihan berat badan (obesitas).
Koalisi Nilai Latsarmil Tidak Relevan dengan Pengelolaan Koperasi
Koalisi yang terdiri atas Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia menilai tidak terdapat hubungan langsung antara latihan militer dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang pengelola koperasi.
Peneliti Imparsial, Ardi Manto Putra, mengatakan kemampuan manajerial koperasi semestinya dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan organisasi, bukan melalui latihan militer. Pendekatan ini sejak awal cacat konseptual karena menganggap disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Ardi, organisasi sipil membutuhkan ruang untuk berpikir kritis, berdialog, berinovasi, dan mengambil keputusan secara partisipatif. Budaya komando dinilai tidak selaras apabila diterapkan dalam pengelolaan organisasi masyarakat.
"Memindahkan budaya militer ke ruang sipil berisiko melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif dan minim dialog," katanya.
Desak Investigasi Independen dan Penghentian Program
Selain meminta penyebab kematian lima peserta diusut secara menyeluruh, koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan sementara seluruh rangkaian latsarmil bagi calon manajer KDKMP.
Mereka meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan pelibatan militer dalam berbagai program sipil agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Kemenhan: Pelatihan Difokuskan pada Disiplin dan Karakter
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan program latsarmil bagi calon manajer KDKMP tidak bertujuan mencetak prajurit. Pelatihan disebut difokuskan untuk membangun disiplin, integritas, dan etos kerja peserta.
Kepala Pusat Komponen Cadangan (Kapus Komcad) Kemenhan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan porsi latihan fisik telah disusun secara terukur sehingga bukan menjadi penyebab meninggalnya peserta.
"Porsi sejak awal tidak berat. Bahkan dalam proses rekrutmen kami menerima peserta disabilitas dan ada empat orang yang lulus. Artinya, porsi fisik bukan menjadi beban utama. Yang dikedepankan adalah intelektualitas," ujarnya.
Tahap Awal Hanya Bela Negara
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan tahapan awal pendidikan hanya berisi pembentukan karakter melalui program Bela Negara.
Aktivitas yang diberikan masih berupa senam, jalan kaki, Peraturan Baris Berbaris (PBB), serta Penghormatan Militer (PPM). Menurutnya, latihan fisik berat belum diberikan karena seluruh proses dilaksanakan secara bertahap.
Setelah pembentukan karakter selesai, peserta akan mengikuti materi manajerial koperasi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi. Sementara materi manajemen Koperasi Nelayan akan diampu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan dan Santunan bagi Keluarga Korban
Meski membantah latihan fisik menjadi penyebab kematian peserta, Kemenhan mengakui perlunya evaluasi terhadap proses pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan dimulai.
Brigjen Hengki mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap seluruh peserta sebagai langkah pencegahan.
"Hal ini dilakukan agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang," katanya.
Kemenhan juga menyatakan tetap mendampingi keluarga korban sejak proses penanganan hingga pemakaman. Pemerintah memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada masing-masing keluarga korban.
Mengapa Kasus Ini Menjadi Sorotan?
Kematian lima calon manajer KDKMP tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai penyebab wafatnya para peserta, tetapi juga membuka kembali perdebatan tentang batas pelibatan militer dalam program-program sipil.
Bagi keluarga korban, kejelasan penyebab kematian menjadi bagian penting untuk memperoleh kepastian dan rasa keadilan. Sementara bagi pemerintah, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem agar keselamatan peserta menjadi prioritas utama dalam setiap program pelatihan. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro