PONTIANAK POST – Di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global, petani sawit di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya menjadi penonton. Pemerintah meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah agar keuntungan industri turut dirasakan petani.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono, saat melantik Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu (28/6).
"Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani," kata Sudaryono.
Baca Juga: Tak Hanya Ekspor, Sawit Kalbar Kini Bertumpu pada Pasar Domestik Lewat B50
Menurut dia, kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai usaha perkebunan sawit. Kenaikan harga komoditas global, kata dia, harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan.
Bagi Kalimantan Barat, pernyataan tersebut memiliki arti penting. Provinsi ini merupakan salah satu sentra perkebunan sawit terbesar di Indonesia dan sektor sawit telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani di berbagai daerah.
Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani sehingga peningkatan harga sawit dunia tidak hanya dinikmati industri pengolahan dan eksportir, tetapi juga dirasakan petani di tingkat kebun.
"Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera," ujarnya.
Baca Juga: Wamentan Minta Pabrik Sawit di Kalbar Patuhi Harga TBS
Ia menambahkan, penguatan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai menghentikan impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula sejak 2025.
Menurut Sudaryono, pengurangan ketergantungan terhadap impor harus dibarengi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk memastikan petani memperoleh harga yang adil atas hasil produksinya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar menyatakan organisasi tersebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Baca Juga: Wamentan Minta Pabrik Sawit di Kalbar Patuhi Harga TBS demi Kesejahteraan Petani
Norsan mengatakan HKTI Kalbar akan fokus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat.
"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat," katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat tani untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. (ant)
Editor : Hanif