PONTIANAK POST - Ketika Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin terbang ke Beijing pada November 2025, ia membawa misi yang lebih besar dari sekadar kunjungan belajar.
Di ibu kota China itu, ia mendampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu langsung dengan Menteri Transportasi Tiongkok dan salah satu agenda yang dibicarakan adalah pembiayaan proyek kereta api di Kalimantan.
“Tujuan kunjungan ke China ini adalah untuk belajar, bermitra, dan mempercepat pengembangan jaringan kereta penumpang maupun logistik di Indonesia,” kata Bobby di Beijing dikutip dari Antara (12/11/2025).
Baca Juga: Menhub Berikan Gambaran, Kereta Api Kalimantan akan Replikasi Model di Sumatera Selatan
Bukan tanpa alasan China yang dipilih sebagai mitra acuan. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan China menjadi acuan bagi percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional karena kemajuan sistem dan industrinya yang dinilai paling maju di dunia.
“Presiden meminta jaringan logistik juga dikembangkan di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di China, panjang rel mencapai 120 ribu kilometer, sementara di Indonesia baru sekitar 7 ribu kilometer,” katanya.
Kalimantan Jadi Prioritas, Dibangun dari Nol
Dari sekian wilayah yang dibahas dalam kunjungan itu, Kalimantan mendapat perhatian khusus.
“Di China kami juga bicara mengenai financing proyek yang sifatnya lebih ekspansi seperti misalnya di Kalimantan, dari green field bagaimana kita membangun jaringan kereta di green field,” kata Bobby.
Baca Juga: Menhub Dudy: Kereta Api Kalimantan Sedang Ditawarkan ke Swasta, Dipastikan Tidak Pakai APBN
Green field berarti dibangun benar-benar dari nol tidak ada jalur lama yang bisa dimanfaatkan, tidak ada infrastruktur warisan kolonial seperti di Jawa atau Sumatera.
Proyek ini mencakup jembatan, terowongan, tanggul, galian, stasiun, sistem persinyalan, hingga elektrifikasi yang seluruhnya baru.
Skala ambisinya tidak kecil. Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, yang diarahkan untuk memperkuat efisiensi distribusi barang dan mendukung penurunan beban jalan raya.
Menhub bahkan telah menyampaikan rencana ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2026.
Tanpa APBN, Andalkan Swasta
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan menggunakan APBN, dan sebaliknya akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
“Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu,” kata Dudy di Jakarta mengutip Antara, Sabtu (27/6).
Menurut Dudy, PT KAI juga dipersilakan berinvestasi apabila menilai pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik.
Pernyataan Menhub ini disampaikan hanya sehari setelah Presiden Prabowo mendorong percepatan proyek tersebut.
Menandakan tekanan dari atas semakin kuat, namun skema pembiayaannya masih bertumpu pada kesiapan investor.
Pelajaran dari Whoosh
Keterlibatan China dalam proyek kereta besar Indonesia bukan hal baru. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) (yang juga melibatkan pendanaan dan teknologi China) menjadi preseden yang relevan, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan pembiayaannya.
Bobby menegaskan Indonesia masih tertinggal jauh dan berharap kunjungan ke Beijing menghasilkan kesepahaman dengan pemerintah, industri, dan investor China.
“Mereka mampu mengangkut ratusan juta penumpang setiap hari, sedangkan kami di Jabodetabek baru 1,1 juta. Karena itu, kami harus berani melakukan lompatan besar,” tegasnya.
Pertanyaannya kini adalah apakah lompatan besar itu akan benar-benar terjadi di Kalimantan, atau sejarah panjang proyek kereta Borneo yang selalu mandek di atas kertas akan kembali terulang? (*)
Editor : Miftahul Khair